Permendikbud No 49 pasal 17 tahun 2014 terhadap Progresivitas…

Oleh : Fawwaz Muhammad Fauzi*)

Apa yg terjadi dengan sistem pendidikan di indonesia? Ada apa dengan pemerintah? Sistem pendidikan yang dibangun di indonesia dalam konteks pendidikan formal sering berubah-ubah dikuti dengan pergulatan yang panjang. Sebut saja serabi hangat tahun ini seperti permendikbud No. 49 tentang batas waktu tempuh jenjang S-1. kebijakan ini seolah tidak dikaji secara serius dan terlihat tidak memperhatkarikatur-pendidikanikan arti pendidikan yg sesungguhnya. Sekilas mari kita tengok apa yang terkanung alam permendikbud No 49 tahun 2014 yg menuai banyak kecaman dari kalangan mahasiswa:

Pasal 17
(1) Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.

(2) Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit:
a. 36 sks untuk program diploma satu;
b. 72 sks untuk program diploma dua;
c. 108 sks untuk program diploma tiga;
d. 144 sks untuk program diploma empat dan program sarjana;
e. 36 sks untuk program profesi;
f. 72 sks untuk program magister, magister terapan, dan spesialis satu; dan
g. 72 sks untuk program doktor, doktor terapan, dan spesialis dua.

(3) Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
a. 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program diploma satu;
b. 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun untuk program diploma dua;
c. 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun untuk program diploma tiga;
d. 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun untuk program diploma empat dan program sarjana;
e. 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat;
f. 1,5 (satu koma lima) sampai 4 (empat) tahun untuk program magister, program magister terapan, dan program spesialis satu setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat; dan
g. paling sedikit 3 (tiga) tahun untuk program doktor, program doktor terapan, dan program spesialis dua.

(4) Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester.

(5) Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi dan berpotensi menghasilkan penelitian yang sangat inovatif sebagaimana ditetapkan senat perguruan tinggi dapat mengikuti program doktor bersamaan dengan penyelesaian program magister paling sedikit setelah menempuh program magister 1 (satu) tahun.

Pada pasal 17 ayat 3 butir d disebutkan bahwa masa studi S-1 adalah 4-5 tahun. Terkait hal ini, Djoko Santoso selaku Dirjen Dikti Kemendikbud menyatakan bahwa dengan aturan ini mahasiswa akan memacu potensi dirinya untuk menyelesaikannya kurang dari lima tahun. Dijelaskannya, normalnya kuliah S1 atau D-IV ditempuh selama empat tahun (8 semester). Pemerintah pun masih memberi toleransi selama satu tahun atau 2 semester. Dari sisi pengembangan nilai kompetitif, hal ini memang bisa dibenarkan. Namun apabila kita mencoba memahami arti pendidikan yang sesungguhnnya, salah satu dampaknya, hal ini akan membatasi mahasiswa alam mengembangkan potensi dan softskillnya, baik secara pengembangan minat dan bakat, maupun dalam berorganisasi dan kemudian memicu mental mahasiswa yang apatis terhadap lingkungan sekitar, acuh terhadap wacana pergulatan sosial politik bangsa yang seharusnya menjadi tanggungjawab pemuda sebagai calon pejuang indonesia kedepan. Dari segi konsolidasi kebijakannya saja, pemerintah terlihat terlalu malas untuk kemudian mendudukan bersama seluruh ahli untuk membahas terkait kebijakan ini. Pengamat pendidikan Prof Muchlas Samani mengatakan pemerintah harusnya membuat berbagai pertimbangan sebelum menerepakan peraturan tersebut. Peraturan baru ini akan bagus dilaksanakan bila diiringi kebijakan yang detail dan adil. Jadi, bila sudah disepakati akan diterapkan, semua kampus sebaiknya merumuskan peraturan lebih detail. Kampus diberi waktu transisi, berarti diberi ruang untuk mengaturnya dengan cara yang tidak merugikan mahasiswa.

Penulis menganalisis, sekurang-kurangnya ada 3 dampak negatif sebagai akibat dari diberlakukannya peraturan ini, yaitu :

  1. Perguruan Tinggi akan menjadi tidak berbeda jauh dengan Sekolah Menengah bahkan Sekolah Dasar.

Drop out terhadap mahasiswa adalah salah satu hal yang dihindari oleh perguruan tinggi karena akan berampak terhadap penurunan nilai akreditasi perguruan tinggi tersebut. Akhirnya, Secara sistematis, dosen akan meluluskan mahasiswanya (yang jarang kuliah atau belum memahami mata kuliahnya) secara asal-asalan atas beban mata kuliah yang ditempuhnya, tak peduli dengan alasan apapun. Karena apabila tidak diluluskan, maka mahasiswa akan mengulang mata kuliahnya dan menyebabkan kelulusan mahasiswa tertunda bahkan hingga batas wajar (10 semester) yg ditetapkan pemerintah dan berdampak drop out terhadap mahasiswa.

Hal semacam ini sering kita temui pada pendidikan dasar maupun menengah. Terkadang, guru tetap meluluskan siswanya padahal secara kapabilitas, siswa tersebut tidak layak untuk diluluskan. bahkan seringkali pihak sekolah melakukan praktek kecurangan dalam meluluskan siswanya. Seperti yang sering terjadi pada pelaksanaan Ujian Nasional. Sekolah melakukan ini dengan dalih akan menyelamatkan reputasi dan akreditasi sekolahnya. Fakta ini akan semakin mengotori esensi pendidikan yang sesungguhnya, bahkan meludahi tri dharma perguruan tinggi secara tidak langsung apabila permendikbud No 49 pasal 3 butir diterapkan.

  1. Penurunan Produktivitas Penelitian Mahasiswa dan Pembunuhan idealisme dalam konteks penelitian mahasiswakarikatur-max-5-tahun

Penelitian adalah roh bagi perguruan tinggi. Penelitian terkandung dalam salah satu tri dharma perguruan tinggi. Bahkan, sebelum lulus, mahasiswa harus melakukan penelitian sebagai syarat kelulusannya, yang biasa kita sebut skripsi untuk jenjang sarjana, disertasi untuk jenjang magister, dan tesis untuk jenjang doktoral. Seringkali kita temui tipologi berbeda dari mahasiswa yang melakukan penelitian. Ada mahasiswa yang idealis, sehingga dalam melakukan penelitian seringkali ingin melakukan penelitian yang berkualitas, dalam artian hasil penelitiannya adalah hasil penelitian yang belum pernah dilakukan orang lain/sedikit orang yang pernah melakukannya, baik secara metode atau objek penelitian itu sendiri, atau penelitian yang langsung menghasilkan produk yang bermanfaat dalam konteks terapan terhadap masyarakat dan lingkungan. selain itu, ada mahaiswa yang penelitiannya asal-asalan, yang penting lulus, meskipun tidak berkualitas, dalam artian penelitian yang sekedar sedikit merubah objek atau metodenya.

Dalam beberapa kasus, penelitian berkualitas seringkali membutuhkan waktu yang tidak sedikit, bahkan beberapa mahasiswa melakukan penelitian dalam jangka waktu 1 tahun lebih, baik karena menunggu bahan penelitiannya yang terkaang pemesanannya menunggu selama 1 semester atau bahkan objek penelitiannya perlu penggalian informasi/sampel dari berbagai daerah. Penelitian seperti inilah yang selalu memberikan nafas berarti bagi keberlangsungan progresivitas kualitas penelitian di inonesia. Dan dalam hemat penulis, idealisme peneliti-peneliti muda ini harus kita jaga dan kita dukung demi kemajuan bangsa indonesia ke depannya.

Alih-alih memberayakan peneliti muda, menurut penulis, kebijakan baru tentang pengurangan masa studi ini malah akan membunuh idealisme peneliti-peneliti muda dari kalangan mahasiswa di indoneisa. Akibat permendikbud itu, mahasiswa akan melaksanakan penelitian bukan karena idealismenya dalam mengembangkan potensi dan pengetahuannya lagi, melainkan mereka akan melakukan penelitian berlandaskan poko’e penelitian, poko’e lulus, dalam artian pemerintah akan membunuh idealisme mahasiswa. Apakah hal demikian yang akan ditanamkan pemerintah terhadap para pewaris nusantara ini? Entahlah!

  1. Menghalangi Mahasiswa untuk beroragnisasi dan mengembangkan minat-bakat diluar perkuliahan

Sudah mendarah daging bahwa mahasiswa seharusnya menjadi agen perubahan, sebagai penjaga nilai-nilai moral, dan sebagai fungsi kontrol pemerintahan seperti yang telah dilakukan mahasiswa d era 65, 98, serta peristiwa penting lainnya. Semua itu dilakukan mahasiswa dengan mengaktualisasikan dirinya dalam wadah-wadah pengembangan diri semacam organisasi. Secara sempit, dalam berorganisasi, kita bisa mengenal dunia kampus lebih luas. Misalnya, kita adalah seorang mahasiswa yang tidak terbiasa dengan pidato ataupun sering gugup ketika berbicara di depan orang ramai, dengan berorganisasi kita akan dibina untuk hal itu. Setidaknya, keluar dari organisasi tersebut kita mampu untuk berbicara secara terbuka di depan orang banyak. Betapa pentingnya organisasi tidak mampu diukur secara formal, namun bisa dirasakan dengan perasaan. Dahulunya kita hanyalah seorang yang pendiam dan jarang bergaul, setelah mencoba untuk berorganisasi maka kita bisa untuk mengeluarkan pendapat dan berbicara dengan tenang. Kita tidak lagi merasakan gugup atau gemetar melihat kumpulan orang yang akan mendengar apa yang akan kita ucapkan.

Dalam korelasinya terhadap permendikbud, kebijakan tersebut jelas akan membuat mahasiswa apatis terhadap organisasi-organisasi di wilayah kampus. Mahasiswa tidak akan bisa membagi waktu alam berorganisasi, sehingga jangan-jangan keepannya, mahasiswa tidak mempunyai wawasan yang luas terhadap kondisi sekitar, tidak mengenal sistem birokrasi pemerintahan, atau bahkan kampusnya sendiri, tidak mempunyai kecakapan dalam beretorika dan berdialektika, dan kompetensi diri lainnya dalam konteks organisasi. Padahal, hal tersebut merupakan suatu kebutuhan dan bekal bagi mahasiswa sebagai rijalul ghad bagi bangsa ini. Akibatnya, mahasiswa bukan lagi tokoh pergerakan pembela kaum-kaum terbelakang, mahasiswa bukan lagi agent of change, agent of knowledge, dan agent of social control. Mahasiswa menjai insan pragmatis dan karbitan yang hanya tunduk dalam kenyamanan, tidak berani melawan kebathilan, bukan akibat dari ketidakberanian murni dari dirinya, melainkan karena ketidaktahuan mereka akan langkah apa yang harus mereka tempuh dalam melawan kebathilan tersebut.

 

Dari uraian diatas, sudah jelas bahwa permendikbud menurut penulis tidak relevan dan perlu ditinjau kembali, terutama terkait masa studi mahasiswa. Karena menurut saya, masa studi 10 semester bagi mahasiswa adalah suatu upaya pembodohan terhadap mahasiswa (dihubungkan dengan ketiga faktor diatas) dan mungkin saja akan menjadi blunder yang fatal dikemudian hari. Hal yang seharusnya diperbaiki bukan terkait jenjang waktu studi, melainkan maksimalisasi pasal-pasal yang terkandung secara prinsip dan orientasi hasil pembelajarannya, sehingga kemudian esensi dari salah satu cita-cita nasional, yaitu “Mencerdaskan kehidupan bangsa” akan terailisasi dengan tepat dan efektif. Bukan kemudian malah menjadi “Memperbudak kehidupan bangsa” dengan kebijakan yang salah kaprah. Pengembangan sarana prasarana pendidikan, pemberdayaan tenaga pengajar, perbaikan birokrasi di instansi pendidikan adalah beberapa solusi tepat dalam membangun warga Negara indonesia yang berpendidikan. Bukankah sebagian besar APBN sudah dialihkan ke sektor yang produktif seperti pendidikan dan kesehatan? Jika benar, hal tersebut bukan menjadi garapan yang sulit bagi pemerintah dalam merealisasikannya.

Sejenak kita berkaca terhadap pendidikan pesantren. Pendidikan pesantren yang mengutamakan pendidikan moral sangat efektif dalam perjalanannya membentuk lulusan yang berkualitas. Dalam suatu waktu, Rektor UIN Syahid pernah mengatakan, bahwa faktanya, beberapa Negara terpikat dengan sistem pendidikan di pesantren dan telah menerapkannya. Efektifitas pendidikan pesantren dalam membentuk kapabilitas moral dan pengetahuan sudah terbukti. Dipesantren tidak ada istilah harus lulus sekian tahun. Para santri dipersilahkan untuk belajar di pesantren dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Tak perlu jauh-jauh kita harus mencontoh sistem pendidikan diluar negeri, karena sejatinya, di pelosok-pelosok desa, pesantren mengajarkan kita tentang bagaimana sistem pendidikan yang baik untuk diterapkan secara luas di Indonesia.

*) Kordinator Fokrum Komunikasi Eksakta (FKE) PMII Rayon Pencerahan Galileo 2014-2015, Ketua HIMASKA “Helium” 2014.

Nobar Senyap yang Ternyata Gaduh – Sebuah Analisa Pribadi

By : Aji Prasetyo

20140908Senyap_-_Joshua_OpenheimerDi Malang dan Batu, ada sekitar tujuh penyelenggara pemutaran film “The Look of Silence (Senyap)” yang serentak melangsungkan acaranya pada tanggal 10 Desember. Hanya tiga tempat yang tetap menjalankan pemutaran. Itu pun hanya Omah Munir Batu yang mampu menjalankan acaranya hingga tuntas. Baik pemutaran film maupun diskusinya.

Kampus Ma Chung yang mengalami intimidasi dari Polsek Dau dan ormas, terpaksa hanya bisa memutar film saja tanpa ada diskusi. Itu pun dengan negosiasi yang alot.
Warung Kelir mengalami represi yang paling parah (dan terekspos besar-besaran di media). Panitia diintimidasi pihak Kodim, ormas dan warga sekaligus. Pemutaran film dihentikan di menit kelimabelas dan diskusinya pun terpaksa berhenti di tengah jalan. Selain tiga tempat itu, pemutaran yang lain berhasil dihentikan sebelum dilaksanakan.

Dua hari kemudian, tepatnya tanggal 12 Desember, Komunitas kalimetro pun terpaksa membatalkan pemutaran film karena didatangi ormas. Akhirnya acara dilanjutkan dengan diskusi tentang HAM. Demikian massivnya gerakan penolakan terhadap film ini.
Perlu digarisbawahi, bahwa intelijen Polresta dan Korem yang sehari setelah insiden menemui salah satu penyelenggara untuk meminta copy film, ternyata belum tahu isi film ini. Bahkan mereka tidak menyangka kalau ini film berjenis dokumenter (mungkin dikiranya film fiksi sejarah ala Holywood, mengingat sutradaranya orang asing). Mereka hanya berasumsi bahwa konten film ini berisi ajakan untuk membangkitkan “komunisme gaya baru”.

Yang menarik adalah, bahwa hanya kota Malang saja (di Jawa Timur) yang mengalami berbagai pembubaran. Sedangkan kota-kota lain (Blitar, Surabaya, Kediri, dll) yang juga melakukan pemutaran film yang sama dan hari yang sama tidak mengalami gangguan, baik dari aparat maupun ormas. Ada apakah gerangan? Kenapa kebijakan aparat di kota ini berbeda dari aparat daerah lain. Aparat di Malang yang berlebihan, atau aparat di kota lain yang tidak tanggap dan lamban?

Maka mari kita simpulkan bahwa ini pasti bukan kebijakan dari pusat. Karena jika pencekalan ini adalah instruksi dari pusat, daerah manapun akan mengalami hal yang sama. Tidak pandang bulu, tidak pandang jenggot.

Saya akan membagi statement dari seorang oknum Korem yang menemui saya dua hari setelah insiden pembubaran. Bahwa menurutnya, tidak peduli film ini hanya menyoroti persoalan HAM, tetap saja berbahaya selama yang diangkat adalah kasus 65.


“Jika para keluarga eks PKI berhasil dapat pengakuan di ranah HAM, itu hanya langkah awal saja, Mas,” kata beliau ini. “Selanjutnya mereka akan berjuang untuk pembenaran ajaran komunisme!” lanjutnya.


Sebegitunya rasa waswas pihak militer terhadap isu 65. Sebegitunya prasangka buruk yang mereka pakai sebagai dasar segala tindakan represinya. Yang membuat saya kembali teringat paparan sejarah versi non-mainstream tentang situasi politik sebelum pecahnya tragedi 65.

Disebutkan bahwa militer Indonesia di masa itu cukup unik. Bahwa militer, terlebih lagi Angkatan Darat, memiliki fungsi ‘setara Partai Politik’. Mereka punya suara dalam kebijakan politik dan jaringan organisasinya sangat menggurita hingga ke akar rumput. Itulah kenapa ada Kodam, Kodim, Korem, hingga Koramil. Mereka berjaring mulai dari tingkat daerah, distrik, resort, hingga rayon/sektor. Mirip nian dengan Jaringan Kepolisian.

Nah, sebagai fungsi politik yang ‘setara parpol’ ini, rival terberat mereka hanya satu; PKI. Itulah kenapa saya bilang wajar jika oknum Korem ini mengatakan, “hanya ada dua kekuatan besar di negara ini sebelum tahun 65, yaitu PKI dan ABRI.” Kekuatan yang dimaksud di sini sudah barang tentu adalah kekuatan politik.

Kembali ke pertanyaan di awal, kenapa hanya Malang yang nobarnya mengalami pembubaran? Kenapa Kodim di sini lebih agresif daripada Kodim di daerah lain? Mungkinkah jawabannya ada di tanggal 15 Desember kemarin?
Karena tanggal itu adalah hari Ulang tahun Angkatan Darat, dan perayaan meriahnya akan diadakan di kota Malang, pusat konsentrasi militer di Jawa Timur. Bahkan Divisi II KOSTRAD bermarkas di kota ini. Sebagai persiapan perayaan ultah AD ini, beberapa hari ini kita bisa lihat berbagai tipe panser dan artileri berat dikumpulkan di lapangan Rampal, pusat kegiatan Yonif 512 dan jajarannya.

Dan lapangan itu berhadapan persis dengan Warung Kelir, salah satu penyelenggara nobar yang pembubarannya paling dramatis..

Dari sini kita bisa membaca apa yang sebenarnya tengah dirisaukan para aparat terutama AD. Namun tetap saja sangat disayangkan pihak kepolisian pun turut terprovokasi untuk ikut mencegah kegiatan ini, hanya dengan sentilan isu bahwa film ini bermuatan propaganda komunisme. Yang akhirnya mereka memainkan semua elemen ‘penggembira’. Mulai dari ormas hingga warga. Jika Camat, Lurah, ketua RW dan ketua RT langsung turun tangan ikut membubarkan acara, dan menurut pengakuan mereka instruksi ini datang dari Kapolres, betapa sistematisnya pelanggaran hak warga negara ini. Sampai melibatkan sesama warga negara, lho. Dan dahsyat nian jika semua itu hanya karena menuruti paranoid pihak TNI AD atas dugaan munculnya kembali rival lama mereka.

Persetan dengan Ideologi, itu menurut saya pribadi. Ini mutlak soal HAM. Pembantaian tanpa proses pengadilan, apapun dalih alasannya, tetaplah melanggar hukum. Hukum manapun itu.

Jika kita diajak untuk menganggap tragedi pembantaian massal 65 adalah ‘lumrah dalam dinamika politik’, maka bersiaplah bangsa ini mengulang peristiwa itu lagi. Entah kapan dan siapa korbannya kali ini.
Kan sudah kita anggap lumrah? Siap-siap saja, lah..

Malang, 16 Desember 2014
(Aji prasetyo adalah penulis, kartunis, komikus, musisi, anggota Gerakan GusDurian Muda kota Malang dan Direktur Lembaga Kajian Seni Budaya UNIRA)

Dilansir http://komikopini.com/nobar-senyap-yang-ternyata-gaduh/ 17 Desember 2014

Ijtihad sebagai Kebutuhan

1414805418Bagi umat Islam, ijtihad adalah suatu kebutuhan dasar, bukan saja ketika Nabi sudah tiada, tapi bahkan ketika Nabi masih hidup. Hadits riwayat Mu’adz Ibn Jabal adalah buktinya. Nabi tidak saja mengizinkan, tetapi menyambut dengan gembira campur haru begitu mendengar tekad Mu’adz untuk berijtihad, dalam hal-hal yang tidak diperoleh ketentuannya secara jelas dalam al-Qur’an maupun Hadits.

Apabila di masa Nabi saja ijtihad sudah bisa dilakukan, maka sepeninggal beliau, tentu jauh lebih mungkin dan diperlukan. Di kalangan umat Islam mana pun, tidak pernah ada perintah yang sungguh-sungguh menyatakan, ijtihad haram dan harus dihindari. Dalam kitab ar-Radd ‘ala man afsada fil-ardl, sebuah kitab “sangat kuning”, al-Sayuthi dengan tandas berkesimpulan, pada setiap periode (‘ashr), harus ada seorang, atau beberapa orang, yang mampu berperan sebagai mujtahid.

Harap diingat, bahwa yang dikatakan Sayuthi adalah orang yang mampu menjalankan peran sebagai mujtahid. Artinya, yang dituntut oleh Sayuthi -juga umat Islam secara keseluruhan- adalah orang yang bukan saja punya nyali untuk memainkan fungsi itu, tapi nyali yang secara obyektif didukung oleh kapasitas dan kualifikasi yang memadai. Di sini sering terjadi kekacauan. Apabila seorang ulama tidak mengklaim dirinya telah melakukan ijtihad, ini tidak bisa dengan serta merta diartikan (dituduh?) anti ijtihad. Barangkali ia telah melakukan ijtihad, tapi tidak disertai proklamasi, bahwa dirinya telah berijtihad. Mungkin ia merasa, apa yang dilakukannya masih terlalu kecil. Pengakuan biasanya erat dengan keinginan menyombongkan diri. Para ulama kita dulu pada umumnya sangat peka terhadap sikap atau ucapan yang berkesan takabur (sombong).

Di kalangan ahli fiqih, ijtihad merupakan terminologi yang berjenjang. Ada yang digolonglan ijtihad mutlak, ada pula yang disebut ijtihad muqayyad, atau muntasib. Yang pertama adalah ijtihad seorang ulama dalam bidang fiqih, bukan saja menggali hukum-hukum baru, tapi juga memakai metode baru, hasil pemikiran orisinal. Inilah tingkat ijtihad para peletak mazhab, yang pada masa-masa pertumbuhan fiqih, sekitar abad 2-3 hijriah, jumlahnya mencapai belasan. Tapi karena seleksi sejarah, akhirnya yang bertahan dalam arti diikuti mayoritas umat Islam- hanyalah empat; Abu Hanifah (peletak mazhab Hanafi), Malik bin Anas (peletak mazhab Maliki), Muhammad bin Idris al-Syafi’i (peletak mazhab Syafi’i) dan Ahmad bin Hanbal (peletak mazhab Hanbali).

Sedang ijtihad muqayyad, atau muntasib, adalah ijtihad yang terbatas pada upaya penggalian hukum (istinbathul ahkam), dengan piranti atau metode yang dipinjam dari hasil pemikiran orang lain. Misalnya dalam lingkup mazhab Syafi’i kita mengenal nama-nama seperti al-Nawawi, al-Rafi’i atau Imam Haramain.

Mereka adalah orang-orang yang telah melakukan fungsi itu dengan otoritas yang diakui (mu’tamad), tetapi metode (manhaj) yang digunakan adalah manhaj Syafi’i. Demikian pula Abu Yusuf dalam lingkungan mazhab Hanafi, dan sebagainya. Mazhab tidak lain adalah metode penggalian hukum, bukan hukum yang dihasilkan dengan metode itu sendiri.

Oleh sebab itu, apabila ada seorang ulama memperoleh kesimpulan hukum yang berbeda dengan kesimpulan Syafi’i, akan tetapi metode yang digunakan untuk mencapai kesimpulan itu adalah metode Syafi’i, maka ulama itupun masih berada dalam pangkuan mazhab Syafi’i. Demikian pula orang yang berijtihad dengan menggunakan metode Hanafi, Maliki, atau Hanbali. Soal orang yang bersangkutan mengakui bermazhab atau tidak, adalah soal lain yang lebih berkaitan dengan soal kejujuran intelektual.

***

Tentang pemahaman syari’ah secara kontekstual (muqtadlal-hal), ini memerlukan pengetahuan membaca perkembangan sosial. Kemampuan demikian memang tidak ditegaskan dalam syarat-syarat formal seorang mujtahid. Tetapi semua mujtahid adalah orang-orang yang seharusnya peduli dengan kemaslahatan (kepentingan) masyarakat. berbicara mashlahah berarti berbicara hal-hal yang kontekstual.

Mazhab Syafi’i merupakan aliran yang kurang mempopulerkan dalil mashlahah dalam hal yang tidak diperoleh penegasan oleh nash, tetapi metode qiyas-lah (analogi) yang selalu ditekankan. Oleh sebab itu ia lebih suka berbicara tentang apa yang disebut ‘illat (alasan hukum). Menurut dia, mashlahat sudah tersimpul di dalam ‘illat.

Tetapi hukum yang ditelorkan melalui qiyas, tidak boleh bergantung kepada mashlahah yang tak tegas rumusan mau pun ukurannya. Sebagai contoh, di dalam berbicara soal qashr (meringkas jumlah raka’at shalat) di perjalanan. Mazhab Syafi’i menolak meletakkan masyaqqah (kesulitan yang sering terjadi di perjalanan) sebagai alasan (‘illat) bagi diperbolehkannya qashr. ‘Illat meng-qashr adalah bepergian itu sendiri, yang lebih jelas ukurannya. Sedang hilangnya masyaqqah diletakkan sebagai hikmah (keuntungan) yang tidak mempengaruhi ketentuan diperbolehkannya qashr. Artinya, dengan memakai ukuran yang jelas berupa safar (bepergian), maka masyaqqah yang tak jelas ukurannya akan hilang. Masyaqqah amat relatif sifatnya dan banyak dipengaruhi misalnya, oleh keadaan fisik dan kesadaran seseorang.

Memang kadang-kadang terasa tidak adil, ketika misalnya seorang yang sehat wal afiat bepergian jauh dengan kondisi nyaman, berkendaraan pesawat udara diperbolehkan meng-qashr shalat. Sementara orang jompo yang susah payah menempuh jarak belasan kilometer tidak boleh melakukannya. Dalam hal ini harap dimaklumi, hukum ditetapkan dengan maksud berlaku umum. Di sinilah perlunya ukuran yang jelas. Oleh mazhab Syafi’i, hal itu ditakar dengan jarak tempuh. Sesuatu yang relatif tidak bisa dijadikan ‘illat (kausa hukum), tidak bisa menjadi patokan bagi peraturan yang dimaksudkan berlaku umum. Dan jika memang masyaqqah itu benar-benar dialami oleh seseorang ketika dia belum mencapai syarat formal untuk mendapatkan rukhshah (kemudahan), maka dia akan mendapatkan kemudahan dari jalan lain.

Di kalangan mazhab Syafi’i dikenal pula kaidah penggalian hukum fiqih seperti dar’ul-mafasid muqaddam ‘ala jalbil-mashalih. Artinya, mencegah kerusakan harus diupayakan terlebih dahulu sebelum upaya mendapatkan manfaat (mashlahah). Kaidah lain, al-mashlahah al-mahaqqaqah muqaddamah ‘alal-mashlahah al-mutawahamah. Artinya, mashlahah yang telah jelas harus terlebih dahulu didapatkan sebelum mashlahah yang belum jelas. Kaidah-kaidah yang demikian bisa dilihat pada kitab al-Asybah wa al-Nadzair.

Meskipun tidak secara tegas, seorang mujtahid disyaratkan memiliki kepekaan sosial. Syarat demikian secara implisit telah terekam baik di dalam persyaratan-persyaratan yang ada maupun di dalam mekanisme penggalian hukum itu sendiri. Sebagai bukti, Syafi’i dikenal memiliki qaul qadim (kumpulan pendapat lama) yang dilahirkan di Baghdad dan qaul jadid (pendapat baru) yang dilahirkan setelah kepindahannya ke Mesir. Padahal ayat-ayat al-Qur’an dan Hadits yang ia ketahui sama juga.

***

Kajian masalah hukum (bahtsul masa’il) di NU menurut hemat saya masih belum memuaskan, untuk keperluan ilmiah maupun sebagai upaya praktis menghadapi tantangan-tantangan zaman. Salah satu sebabnya yang pokok adalah keterikatan hanya terhadap satu mazhab (Syafi’i). Padahal AD/ART NU sendiri menegaskan, bahwa NU menaruh penghargaan yang sama terhadap empat mazhab yang ada. Ketidakpuasan juga muncul akibat cara berpikir tekstual, yaitu dengan menolak realitas yang tidak sesuai dengan rumusan kitab kuning, tanpa memberikan jalan keluar yang sesuai dengan tuntutan kitab itu sendiri.

Dengan demikian kegiatan yang dilakukan oleh komisi bahtsul masa’il NU masih memerlukan upaya peningkatan yang serius. Paling tidak supaya apa yang dilakukannya dapat mencapai tingkat ijtihad, meskipun hanya muqayyad sifatnya, tapi tidak sekedar men-tathbiq (mencocokkan) kasus yang terjadi dengan referensi (maraji’) tertentu saja.

Tapi apapun yang dihasilkan, komisi bahtsul masa’il NU tidak pernah bermaksud untuk mengikat warganya dengan putusan-putusan itu. Jika ada di antara warga yang mentaatinya, maka hal itu hanyalah karena ikatan moral saja. Barangkali berbeda dengan putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang secara organisatoris dimaksudkan untuk mengikat seluruh warga Muhammadiyah. Dengan demikian keputusan komisi bahtsul masa’il tersebut, meski telah merupakan kesepakatan, hanyalah bersifat amar ma’ruf atau menampakkan alternatif yang dianggap terbaik di antara sekian alternatif yang ada. Sebab, sekali keputusan menyangkut masalah khilafiyah (yang masih diperselisihkan), NU tetap menghargai hak seseorang untuk memilih pendapat yang dimantepi, terutama jika menyangkut soal ubudiyah, yang notabene lebih merupakan urusan pribadi seseorang dengan Tuhannya. Maka dalam kesempatan bahtsul masail, berbagai pendapat yang ditemukan dari kitab kuning dipilih salah satunya, disertai tingkat kekuatan masing-masing ta’bir (keterangan) sebagai dasar hukum.

Berbeda soalnya jika yang melakukan putusan adalah pemerintah. Masalah khilafyah yang sifatnya non-ubudiyah murni tersebut bisa diangkat sebagai masalah negara. Jika hakim yang bertindak atas nama negara—asal saja tindakan itu sah di muka agama—memberikan putusan, maka keputusan itu mengikat masyarakat. Misalkan para hakim (qadli/ulama) berkumpul untuk menyeragamkan penyelesaian terhadap masalah khilafiyah dengan memilih satu dari pendapat-pendapat yang ada, maka pilihan mereka harus menjadi pilihan masyarakat. Kewajiban demikian bukan sekadar secara administratif, akan tetapi didukung pula oleh alasan-alasan agama. Ada kaidah hukmul-qadli yarfa’ul-khilaf, artinya putusan hakim (pemerintah) menyelesaikan perselisihan pendapat.

***

Kaidah-kaidah pengambilan hukum yang diciptakan ulama masa lalu tetap bisa dipakai sebagai metode hingga sekarang. Yang perlu digarisbawahi, sejak semula mereka menegaskan, sifat kaidah-kaidah tersebut adalah aghlabiyah (berlaku secara umum, general), hingga ada perkecualian yang tidak bisa diselesaikan oleh kaidah-kaidah tersebut. Jadi jika ada kritik, paling-paling terhadap satu dua kaidah yang justru tidak berlaku secara aghlabiyah, yang tidak memadai lagi. Kasus-kasus yang dikecualikan lebih banyak daripada yang bisa dicakupnya.

Satu kaidah dalam ushul fiqih yang barangkali dianggap orang sebagai menggiring fiqih kepada bentuk yang tidak kontekstual, adalah al-‘ibrah bi ‘umumil-lafdhi la bi khususis-sabab. Kaidah ini banyak diterjemahkan begini, “Yang menjadi perhatian di dalam menetapkan hukum fiqih adalah rumusan (tekstual) suatu dalil, bukan sebab yang melatarbelakangi turunnya ketentuan (dalil) tersebut”. Menerjemahkan “la” dengan “bukan” seperti terjemahan di atas adalah salah. “La” di situ berarti ‘bukan hanya” (la li al-‘athaf bukan la lil-istidrak). Jadi latar belakang, asbabun-nuzul maupun asbabul-wurud (sebab-sebab turun ayat al-Qur’an dan Hadits), tetap menjadi pertimbangan penting dan utama. Terjemahan yang benar dari kaidah itu adalah, “Suatu lafadh (kata atau rumusan redaksional sebuah dalil) yang umum (‘amm), mujmal maupun muthlaq (yang berlaku umum) harus dipahami dari sudut keumumannya, bukan hanya dari latarbelakang turunnya suatu ketentuan. Dengan demikian ketentuan umum itu pun berlaku terhadap kasus-kasus cakupannya, meskipun mempunyai latar belakang berbeda. Sebab jika dalil-dalil al-Qur’an maupun hadits hanya dipahami dalam konteks ketika diturunkannya, maka akan banyak sekali kasus yang tidak mendapatkan kepastian hukum.

Istilah pembaharuan fiqih sebenarnya kurang tepat, karena kaidah-kaidah dalam ushul fiqih maupun qawa’id fiqhiyyah sebagai perangkat menggali fiqih sampai saat ini tetap relevan dan tidak perlu diganti. Barangkali yang lebih tepat adalah pengembangan fiqih melalui kaidah-kaidah tadi, menuju fiqih yang kontekstual.

Kegiatan semacam ini tidak bisa dikatakan sebagai ijtihad dalam pengertian ishtilahi, melainkan ijtihad menurut pengertian bahasa. Upaya semacam itu telah cukup sebagai pengembangan fiqih. Adalah pesantren, yang paling memungkinkan mengerjakan kegiatan demikian. Kurikulum yang selama ini dipakai tidak perlu diubah, sebab dengan kekayaan itu justru akan tergali warisan ulama masa lalu. Akan tetapi kekurangan dalam pemakaian metode belajar dan mengajar jelas perlu segera ditanggulangi.

*) Diambil dari KH MA Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, 2004 (Yogyakarta: LKiS). Tulisan ini pernah dimuat majalah Pesantren No.2/Vol.II/1985.

(Dilansir NU Online, 01 November 2014)

Memahami Keterikatan Politik dan Sains Teknologi dalam Membangun Sebuah…

hahahahaPolitik. Ketika kata politik terdengar di khalayak umum, persepsi yang akan hadir dalam benak mereka adalah KORUPSI, KEJAHATAN, MONOPOLI KEKUASAAN dan pandangan miring lainnya. Sejatinya politik bukanlah suatu perilaku atau manifestasi dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan penguasa saja. Secara etimologi, politik berasal dari Bahasa yunani (politika/polis) yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga Negara (wikipedia). Politik akan sangat akrab dengan istilah kekuasaan, kebijakan, dan konsolidasi. Apabila diartikan secara kontekstual, politik adalah segala upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, politik adalah siasat yang dilakukan oleh seseorang/kelompok untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya.

Sains berasal dari Bahasa latin “Scientia” yang berarti pengetahuan. Sund dan Trowbribge merumuskan bahwa Sains merupakan kumpulan pengetahuan dan proses. Sedangkan Kuslan Stone menyebutkan bahwa Sains adalah kumpulan pengetahuan dan cara-cara untuk mendapatkan dan mempergunakan pengetahuan itu. Sains merupakan produk dan proses yang tidak dapat dipisahkan. “Real Science is both product and process, inseparably Joint” (Agus. S. 2003: 11). Sains sebagai proses merupakan langkah-langkah yang ditempuh para ilmuwan untuk melakukan penyelidikan dalam rangka mencari penjelasan tentang gejala-gejala alam. Langkah tersebut adalah merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, merancang eksperimen, mengumpulkan data, menganalisis dan akhimya menyimpulkan. Dari sini tampak bahwa karakteristik yang mendasar dari Sains ialah kuantifikasi artinya gejala alam dapat berbentuk kuantitas.

Diskriminasi Relasi Politik dan Sains : Sebuah Refleksi

Dalam pandangan masyarakat secara umum, politik dan sains tidak dapat dihubungkan satu sama lain. Penghubungan dari kedua hal tersebut dianggap suatu kesalahan. Sains adalah sains. Politik adalah politik. Hal ini disebabkan karena hegemoni  bahwa orang yang mempelajari sains adalah orang yang cupu, kuper, tidak gaul dan atau konotasi negative lainnya. Sedangkan orang yang mempelajari ilmu politik cenderung melakukan kecurangan-kecurangan, kejahatan-kejahatan, gratifikasi, pencucian uang, korupsi, dan anggapan miring sejenisnya. Apa yang terjadi ketika kedua istilah ini selalu dinilai dengan konstruk pemikiran diskriminatif.

Dalam talkshow Indonesia Superpower yang diselenggarakan BEM FMIPA UI,Dr. Ir. Anhar Riza (Peneliti BATAN) menyebutkan bahwa tanpa sains, Negara tidak akan maju. Dengan supporting perkembangan sains yang pesat, suatu Negara akan menjadi superpower. Sebutlah Negara yang eksistensinya baru muncul pada decade ini, seperti India, China dan Iran. Mereka adalah Negara yang maju karena dampak perkembangan sains dan teknologi yang besat di Negara tersebut. Dr. Anhar Riza melanjutkan, bahwa untuk mengembangkan sains dan teknologi, harus ada upaya berkolaborasi dengan bidang lain. Dari statement tersebut, bahwa ternyata kontribusi ilmu lain (seperti manajemen ekonomi, sosiologi, politik, budaya, dlsb) terhadap sains sangat penting untuk mencapai suatu progresivitas sains dan teknologi yang pesat, cepat, dan tepat. Termasuk didalamnya adalah kontribusi ilmu politik.

Jika kita menelisik lebih dalam, kenapa Negara seperti jepang setelah era kemundurannya pasca PD II dapat dengan cepat bangkit dan kembali menjadi Negara yang berpengaruh dalam perkembangan dunia? Menurut hemat penulis, mereka menyadari bahwa suatu Negara akan maju apabila perkembangan sains dan teknologinya baik. Sehingga jepang melakukan konsolidasi politik dalam upayanya mengembangkan sains dan teknologi sekaligus orientasi dan implikasi perkembangan iptek tersebut terhadap kemajuan Negara. Dengan menguatkan wacana pengembangan sains dan teknologi secara massif. Bukankah langkah yang dilakukan jepang terhadap perkembangan sains dan teknologi dinegaranya merupakan langkah politis dalam membangun kembali kejayaan mereka? Seperti yang telah dijelaskan, politik sendiri adalah suatu upaya yang dilakukan untuk meraih kekuasaan baik secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Sehingga pemahaman politik sangat penting dikuasai oleh saintis di Indonesia.

Hatauturk (1985) menyatakan bahwa setidaknya ada beberapa tugas ilmu politik, yaitu Menetukan prinsip-prinsip yang dijadikan patokan dan yang diindahkan dalam menjalankan pemerintahan; Mempelajari tingkah-laku pemerintahan sehingga dapat mengemukakan mana yang baik, mana yang salah, dan menganjurkan perbaikan-perbaikan secara tegas dan terang; Mempelajari tingkah-laku politik warga negara itu, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok; Mengamat-amati dan menelaah rencana-rencana sosial, kemakmuran, kerjasama internasional, dan sebagainya. Apakah dalam prakteknya kita sebagai saintis muda tidak ingin melakukan konsolidasi politik terhadap perkembangan iptek di Indonesia? Padahal kita sudah sangat mengetahui bahwa Negara yang berkuasa adalah Negara dengan kemajuan sains dan terknologi terbaik. Hal ini harus menjadi refleksi bersama dalam perjalanan kita sebagai mahasiswa sains untuk kemudian memahami politik dalam arti yang sesungguhnya.

Indonesia : Ironi Negeri Potensial Sains Teknologi

Fakta dunia menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara dengan potensi Biodiversitas nomor 2 setelah Brazil dan No. 1 untuk potensi kelautannya. Namun, potensi tersebut hanya sebatas hal yang bisa dibanggakan dan diceritakan oleh guru-guru, dosen-dosen terhadap peserta didiknya tanpa adanya suatu orientasi yang jelas terkait langkah dalam mengembangkan dan memberdayakan potensinya. Padahal untuk mengembangkannya, diperlukan suatu roadmap dan planning yang jelas dalam pengembangannya sehingga dalam penelitian yang dilakukan mahasiswa, dosen atau peneliti lainnya tidak hanya berhenti pada lemari-lemari perpustakaan saja setelah menyelesaikan studinya, melainkan harus diorientasikan terhadap perkembangan sains dan teknologi terapan yang berlandaskan pengembangan potensi Sumber Daya Alam Indonesiayang konsisten dan kontinyu.

Sebenarnya, secara konsep, hal tersebut dapat terlaksana. Namun dalam tahap teknis pelaksanaan, sering sekali mengalami jalan terjal. Apabila diamati secara mendalam, kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkesan mengesampingkan pengembangan sains dan teknologi menyebabkan kontribusi saintis di Indonesia sangat ironis. Akhirnya, para saintis Indonesia lebih memilih mengembangkan keilmuan sains dan teknologinya di luar negeri ketimbang dalam negeri. Fakta ini sangat memukul jiwa kita sebagai bangsa Indonesia.

Pemerintah Indonesia yang tidak begitu pro-aktif mengenai perhatiannya terhadap pengembangan sains dan teknologi tidak dapat kita salahkan begitu saja. Sebuah kewajaran ketika seorang masinis tidak becus menjadi pilot. Begitu pula saintis di Indonesia, sedikitnya ilmuwan yang terlibat langsung dalam dinamika perpolitikanlah yang menyebabkan hal ini terjadi. Seharusnya, para saintis juga berkontribusi lebih dalam sistem pemerintahan, sehingga para ilmuwan dengan mudah dapat mengkonsolidasikan secara politik untuk pengembangan sains dan teknologi di Indonesia. Amati saja di kursi parlemen, berapa ilmuwan atau pejabat dengan gelar akademik Sains atau Teknik dalam Kursi DPR. Dari total 560 anggota DPR, hanya 20-30 orang dengan latar belakang profesi sains dan teknologi. Selebihnya, kursi DPR didominasi oleh pejabat dengan latar belakang profesi social, budaya, ekonomi, manajemen, agama, dan politik yang notabene tidak akan begitu paham terhadap pentingnya perkembangan sains dan teknologi dimana hal tersebut menyebabkan potensi Sumber Daya Alam yang seharusnya menjadi garapan saintis di Indonesia, malah di monopoli oleh asing. Dengan angka seperti itu, sangat sulit bagi Saintis di Indonesia untuk merumuskan suatu roadmap untuk mengembangkan potensi-potensi sains dan teknologi dan kemudian merealisasikannya. Komposisi kursi parlemen harus merata dari berbagai disiplin keilmuan sehingga dapat bersama-sama membangun Negara yang kita cintai ini.

Hal ini harus menjadi perhatian kita sebagai mahasiswa sains dan teknologi, selain mengembangkan keilmuan berdasarkan keprofesiannya, ilmu politik serta ilmu social lainnya tidak tabu untuk kemudian dipelajari oleh mahasiswa sains dan teknologi karena pada dasarnya, hubungan sains dan politik dapat menjadi sangat erat untuk kemudian dapat dikolaborasikan sesama fungsinya dalam konsolidasi politik pengembangan sains dan teknologi, bukan akhirnya terdikotomi oleh isu-isu yang menyudutkan kedua disiplin ilmu tersebut. Dengan memahami Politik dan Sains (Understanding about Science-Politic), kita dapat bersama-sama membangun Indonesia di masa mendatang dengan memanfaatkan potensi-potensi sains yang ada di Indonesia sehingga kedepannya Indonesia dapat menjadi Negara yang disegani dalam pergaulan Internasional.

 

Fawwaz M. Fauzi, Pengurus Rayon PMII Pencerahan Galileo Masa Khidmat 2014-2015

Ahlussunnah Wal Jama’ah : Perspektif Pluralisme Pembebasan

aswaaaaaaaaaaaaSecara terminologis Ahlussunnah Wal Jama’ah Menurut Syekh Abu al-Fadl ibn Syekh ‘Abdus Syakur al-Senori adalah kelompok atau golongan yang senantiasa komitmen mengikuti sunnah Nabi saw. dan thariqah (jalan) para sahabatnya dalam hal akidah (tauhid), amaliyah fisik (fiqh), dan akhlaq batin (tasawwuf). Syekh ‘Abdul Qodir al-Jailani mendefinisikan Ahlussunnah wal jama’ah sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan as-Sunnah adalah apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw. (meliputi ucapan, prilaku, serta ketetapan beliau). Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian jama’ah adalah segala sesuatu yang yang telah disepakati oleh para sahabat Nabi saw. pada masa Khulafa’ ar-Rasyidin yang empat yang telah diberi hidayah Allah.” Secara historis, para imam Aswaja di bidang akidah telah ada sejak zaman para sahabat Nabi saw. sebelum munculnya paham Mu’tazilah. Imam Aswaja pada saat itu di antaranya adalah ‘Ali bin Abi Thalib ra., karena jasanya menentang pendapat Khawarij tentang al-Wa‘d wa al-Wa‘îd dan pendapat Qadariyah tentang kehendak Allah dan daya manusia. Di masa tabi’in ada beberapa imam, mereka bahkan menulis beberapa kitab untuk mejelaskan tentang paham Aswaja, seperti ‘Umar bin ‘Abd al-Aziz dengan karyanya “Risâlah Bâlighah fî Raddi ‘alâ al-Qadariyah”. Para mujtahid fiqh juga turut menyumbang beberapa karya teologi untuk menentang paham-paham di luar Aswaja, seperti Abu Hanifah dengan kitabnya “Al-Fiqh al-Akbar”, Imam Syafii dengan kitabnya “Fi Tashîh al-Nubuwwah wa al-Radd ‘alâ al-Barâhimah”. Generasi Imam dalam teologi Aswaja sesudah itu kemudian diwakili oleh Abu Hasan al-Asy’ari (260 H – 324 H), lantaran keberhasilannya menjatuhkan paham Mu’tazilah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa akidah Aswaja secara substantif telah ada sejak masa para sahabat Nabi saw. Artinya paham Aswaja tidak mutlak seperti yang dirumuskan oleh Imam al-Asy’ari, tetapi beliau adalah salah satu di antara imam yang telah berhasil menyusun dan merumuskan ulang doktrin paham akidah Aswaja secara sistematis sehingga menjadi pedoman akidah Aswaja. Dalam perkembangan sejarah selanjutnya, istilah Aswaja secara resmi menjadi bagian dari disiplin ilmu keislaman. Dalam hal akidah pengertiannya adalah Asy’ariyah atau Maturidiyah. Istilah Ahlussunnah Wal Jama’ah sebagai suatu paham sebenarnya belum dikenal pada masa al-Asy’ary (260-324 H/873-935 M), tokoh yang dianggap sebagai salah seorang pendiri paham ini. Bahkan para pengikut al-Asy’ary sendiri, seperti al-Baqillani (w. 403 H), al-Baghdadi (w. 429 H), al-Juwaini (w. 478 H), al-Ghazali (w. 505 H) juga belum pernahb menyebutkan term tersebut. Pengakuan sewcara eksplisit mengenai adanya paham Aswaja baru dikemukakan oleh az-Zabidi (w. 1205 H) bahwa apabila disebut Ahussunnah Wal Jama’ah maka yang dimaksud adalah pengikut Al-Asy’ari dan Al-Maturidi (w. 333 H/944 M). Lebih lengkap lagi Imam Ibnu Hajar al-Haytami berkata: Jika Ahlussunnah wal jama’ah disebutkan, maka yang dimaksud adalah pengikut rumusan yang digagas oleh Imam Abu al-Hasan al-Asy’ari dan Imam Abu Manshur al-Maturidi. Dalam fiqh adalah mazhab empat, Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali. Dalam tasawuf adalah Imam al-Ghazali, Abu Yazid al-Busthomi, Imam Abul Qasim al-Junaydi, dan ulama-ulama lain yang sepaham. Semuanya menjadi diskursus Islam paham Ahlussunnah wal jama’ah. Secara teks, ada beberapa dalil Hadits yang dapat dijadikan dalil tentang paham Aswaja, sebagai paham yang menyelamatkan umat dari kesesatan, dan juga dapat dijadikan pedoman secara substantif. Di antara teks-teks Hadits Aswaja adalah: افْتَرَقَتْ الْيَهُودُ عَلَى إحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَافْتَرَقَتْ النَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَ سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إلَّا وَاحِدَةً. قَالُوا: مَنْ هم يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي. Dari Abi Hurairah r.a. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “Terpecah umat Yahudi menjadi 71 golongan. Dan terpecah umat Nasrani menjadi 72 golongan. Dan akan terpecah umatku menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu.” Berkata para sahabat, “Siapakah mereka wahai Rasulullah?” Rasulullah saw. Menjawab, “Mereka adalah yang mengikuti aku dan para sahabatku.” Jadi inti paham Ahlussunnah wal jama’ah (Aswaja) seperti yang tertera dalam teks Hadits adalah paham keagamaan yang sesuai dengan sunnah Nabi saw. dan petunjuk para sahabatnya. Beberapa Aspek Di dalam Paham Ahlussunnah Wal-Jama’ah Karena secara substansi paham Aswaja adalah Islam itu sendiri, maka ruang lingkup Aswaja berarti ruang lingkup Islam itu sendiri, yakni aspek aqidah, Syari’at, dan akhlaq. Seperti disebutkan oleh para ulama Aswaja, bahwa aspek yang paling krusial di antara tiga aspek di atas adalah aspek aqidah 1. Aqidah Aspek ini krusial, karena pada saat Mu’tazilah dijadikan paham keagamaan Islam resmi pemerintah oleh penguasa Abbasiyah, terjadilah kasus mihnah (diterangkan dalam Tarîkh al-Thabariy) yang cukup menimbulkan keresahan ummat Islam. Ketika Imam al-Asy’ari tampil berkhotbah menyampaikan pemikiran-pemikiran teologi Islamnya sebagai koreksi atas pemikiran teologi Mu’tazilah dalam beberapa hal yang dianggap bid’ah atau menyimpang, maka dengan serta merta masyarakat Islam menyambutnya dengan positif, dan akhirnya banyak umat Islam menjadi pengikutnya yang kemudian disebut dengan kelompok Asy’ariyah dan terinstitusikan dalam bentuk Madzhab Asy’ari. Di tempat lain yakni di Samarqand Uzbekistan, juga muncul seorang Imam Abu Manshur al-Maturidi (w. 333 H) yang secara garis besar rumusan pemikiran teologi Islamnya paralel dengan pemikiran teologi Asy’ariyah, sehingga dua imam inilah yang kemudian diakui sebagai imam penyelamat akidah keimanan, karena karya pemikiran dua imam ini tersiar ke seluruh belahan dunia dan diakui sejalan dengan sunnah Nabi saw. serta petunjuk para sahabatnya, meskipun sebenarnya masih ada satu orang ulama lagi yang sepaham, yaitu Imam al-Thahawi (238 H – 321 H) di Mesir. Akan tetapi karya beliau tidak sepopuler dua imam yang pertama. Akhirnya para ulama menjadikan rumusan akidah Imam Asy’ari dan Maturidi sebagai pedoman akidah yang sah dalam Aswaja. Secara materiil banyak produk pemikiran Mu’tazilah yang, karena metodenya lebih mengutamakan akal daripada nash (Taqdîm al-‘Aql ‘alâ al-Nash), dinilai tidak sejalan dengan sunnah, sehingga sarat dengan bid’ah, maka secara spontanitas para pengikut imam tersebut bersepakat menyebut sebagai kelompok Aswaja, meskipun istilah ini bahkan dengan pahamnya telah ada dan berkembang pada masa-masa sebelumnya, tetapi belum terinstitusikan dalam bentuk mazhab. Karena itu, secara historis term aswaja baru dianggap secara resmi muncul dari periode ini. Setidaknya dari segi paham telah berkembang sejak masa ‘Ali bin Abi Thalib r.a., tetapi dari segi fisik dalam bentuk mazhab baru terbentuk pada masa al-Asy’ari, al-Maturidi, dan al-Thahawi. 2. Syari’at Ruang lingkup yang kedua adalah syari’ah atau fiqh, artinya paham keagamaan yang berhubungan dengan ibadah dan mu’amalah. Sama pentingnya dengan ruang lingkup yang pertama, yang menjadi dasar keyakinan dalam Islam, ruang lingkup kedua ini menjadi simbol penting dasar keyakinan. Karena Islam agama yang tidak hanya mengajarkan tentang keyakinan tetapi juga mengajarkan tentang tata cara hidup sebagai seorang yang beriman yang memerlukan komunikasi dengan Allah S.W.T., dan sebagai makhluk sosial juga perlu pedoman untuk mengatur hubungan sesama manusia secara harmonis, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Yang dimaksud dengan ibadah adalah tuntutan formal yang berhubungan dengan tata cara seorang hamba berhadapan dengan Tuhan, seperti shalat, zakat, haji, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan muâmalah adalah bentuk ibadah yang bersifat sosial, menyangkut hubungan manusia dengan sesama manusia secara horisontal, misalnya dalam hal jual beli, pidana-perdata, social-politik, sains dan sebagainya. Yang pertama disebut habl min Allâh (hubungan manusia dengan Allah), dan yang kedua disebut habl min al-nâs (hubungan manusia dengan manusia). Dalam konteks historis, ruang lingkup yang kedua ini disepakati oleh jumhur ulama bersumber dari empat mazhab, yakni Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali. Secara substantif, ruang lingkup yang kedua ini sebenarnya tidak terbatas pada produk hukum yang dihasilkan dari empat madzhab di atas, produk hukum yang dihasilkan oleh imam-imam mujtahid lainnya, yang mendasarkan penggalian hukumnya melalui al-Qur’an, Hadits, Ijma’ dan Qiyas, seperti, Hasan Bashri, Awzai, dan lain-lain tercakup dalam lingkup pemikiran Aswaja, karena mereka memegang prinsip utama Taqdîm al-Nash ‘alâ al-‘Aql (mengedepankan daripada akal). 3. Akhlaq Ruang lingkup ketiga dari Aswaja adalah akhlak atau tasawuf. Wacana ruang lingkup yang ketiga ini difokuskan pada wacana akhlaq yang dirumuskan oleh Imam al-Ghazali, Abu Yazid al-Busthami, dan al-Junayd al-Baghdadi, serta ulama-ulama sufi yang sepaham. Ruang lingkup ke-tiga ini dalam diskursus Islam dinilai penting karena mencerminkan faktor ihsan dalam diri seseorang. Iman menggambarkan keyakinan, sedang Islam menggambarkan syari’ah, dan ihsan menggambarkan kesempurnaan iman dan Islam. Iman ibarat akar, Islam ibarat pohon. Artinya manusia sempurna, ialah manusia yang disamping bermanfaat untuk dirinya, karena ia sendiri kuat, juga memberi manfaat kepada orang lain (transformasi kesholehan individuan menuju kesholehan sosial). Ini yang sering disebut dengan insan kamil. Atau dalam istilah lain disebut dengan three principles of human life Kalau manusia memiliki kepercayaan tetapi tidak menjalankan syari’at, ibarat akar tanpa pohon, artinya tidak ada gunanya. Tetapi pohon yang berakar dan rindang namun tidak menghasilkan buah, juga kurang bermanfaat bagi kehidupan. Jadi ruang lingkup ini bersambung dengan ruang lingkup yang kedua, sehingga keberadaannya sama pentingnya dengan keberadaan ruang lingkup yang pertama dan yang kedua, dalam membentuk insan kamil. Substansi ajaran Nabi dalam Ahlussunnah Wal Jama’ah Secara esensial ajaran Aswaja adalah ajaran Islam, sebab berdasarkan Hadits di atas bahwa Ahlussunnah wal Jama’ah adalah kelompok yang mengikuti sunnah rasul dan para sahabatnya yakni ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi dan yang dilanjutkan oleh para sahabatnya. Maka untuk memahami Aswaja, sangatlah perlu untuk melihat bagaimana sebenarnya latar belakang Islam itu muncul dan apa saja ajaran yang diberikan oleh Nabi. Hal ini bukanlah semata sebagai sebagai upaya untuk mengindikasikan adanya truth claim, akan tetapi secara arif untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pemaknaan ajaran Islam itu sendiri dan menjelajahi kembali tentang bagaimana relevensinya terhadap kelompok-kelompok yang sering mengaku dirinya sebagai kaum Ahlussunnah Wal Jama’ah. Terlepas dari pemaknaan secara formal, Islam tidak lahir dari sebuah ruang hampa. Ada beberapa latar belakang yang menjadi penyebab mengapa agama samawi tersebut turun. Factor yang paling dominan adalah sosio-kultural tempat di mana ia turun yakni di semenanjung Arabia. Di tempat gersang dengan perilaku masyarakatnya yang jahil inilah diutus seorang agung keturunan Quraisy Muhammad SAW. Fakta bahwa Islam lebih dari sekedar sebuah agama formal, tetapi juga risalah yang agung bagi transformasi social dan tantangan bagi kepentingan-kepentingan pribadi, dibuktikan oleh penekanannya pada sholat dan zakat. Di mana masing-masing rukun tersebut melambangkan adanya kesetaraan social dan keadilan. Nabi Muhammad, dengan inspirasi wahyu ilahiyah menurut formulasi teologis, mengajukan sebuah alternatif tatanan social yang adil dan tidak eksploitatif serta menentang penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang. Hal inilah yang menjadi factor utama mengapa Islam pada saat itu tidak dapat diterima oleh beberapa petinggi di Makkah. Harus dicatat, kaum hartawan Makkah bukan tidak mau menerima ajaran-ajaran keagamaan Nabi sebatas ajaran-ajaran tentang penyembahan kepada satu Tuhan (Tauhid). Hal itu bukanlah sesuatu yang merisaukan mereka. Akan tetapi, yang merisaukan mereka justru pada implikasi-implikasi social-ekonomi dari risalah nabi itu. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya ajaran Islam mengedepankan kesetaraan social dan keadilan dalam ekonomi. Di Madinah, terlepas dari perdebatan apakah Nabi membentuk sebuah Negara Islam ataupun tidak, semuanya sepakat bahwa Beliau telah memperhatikan konsep masyarakat politik secara serius untuk menciptakan suatu organ yang dapat diterima semua pihak guna menangani semua urusan yang ada di kota tersebut. Pada saat itu Madinah adalah kota yang terdiri dari beberapa suku, ras dan agama. Dapat dikatakan bahwa masyarakat Madinah adalah masyarakat Plural yang tidak jauh beda dengan masyarakat Negara-negara modern saat ini. Nabi membuat masyarakat politik di Madinah berdasarkan consensus dari kelompok dan dan suku yang dikenal dengan “Piagam Madinah”. Dokumen ini meletakkan dasar bagi komunitas politik di Madinah dengan segala perbedaan yang ada dengan menghormati kebebasan untuk mengamalkan agama dan keyakinan mereka masing-masing. Dapat kita simpulkan bahwa dakwah Nabi lebih ditekankan pada consensus dari beberapa kelompok dan tidak pada paksaan ataupun kekerasan. Hal ini juga merupakan prinsip dasar ajaran Islam, yakni kebebasan. Kemudian kasus yang sering terjadi, .sebagian Muslim, yang karena memiliki iman tebal tetapi kurang dibarengi dengan pemahaman mendalam atas prinsip dasar Islam acapkali menyimpulkan bahwa, dakwah yang dilakukan bias dengan jalan kekerasan. Kemudian logikanya diteruskan dengan memerangi orang kafir yang sudah dikelirukan sebagai orang di luar Islam. Pemaknaan semacam ini sudah jelas adalah pemahaman yang menyimpang dari fitrah Islam dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Intinya bahwa Islam bukanlah agama anarkis, Islam adalah agama fitrah. Kang Said mengatakan bahwa ada beberapa prinsip universal yang perlu diperhatikan dalam ajaran Islam yakni; (1) al-nafs (jiwa/nyawa manusia), (2) al-maal (harta kekayaan), (3) al-aql (akal/ kebebasan berpikir), (4) al-nasl (keturunan/jaminan keluarga), (5) al-‘ardl (kehormatan/ jaminan profesi). Dengan prinsip Islam di atas kita akan lebih bisa memahami bagaimana seharusnya citra diri seorang Muslim dan bagaimana Islam itu didakwahkan. Sehingga kita akan lebih arif dalam memilih dan memilah ajaran Islam yang seperti apakah yang sesuai dengan ajaran Nabi dan lebih singkatnya “yang mana sich yang Ahlussunnah Wal Jama’ah ???” Tetapi Perlu diingat bahwa Diskursus mengenai Ahlussunnah Wal Jama’ah (ASWAJA) sebagai bagian dari kajian ke-Islaman merupakan upaya untuk mendudukkan aswaja secara proporsional, bukannya semata-mata untuk mempertahankan sebuah aliran atau golongan tertentu yang mungkin secara subyektif kita anggap baik karena rumusan dan konsep pemikiran teologis yang diformulasikannya. Kesemuanya sangat dipengaruhi oleh suatu problem teologis pada masanya dan mempunyai sifat dan aktualisasinya tertentu. Ahlussunnah Wal Jama’ah Sebagai Metodologi Berpikir Sebenarnya Aswaja sebagai Manhajul Fikr secara eksplisit- meskipun sedikit berbeda terminologi- sudah dikenal dalam tubuh Nahdlotoel Oelama. Aswaja yang seperti ini digunakan sebagai metode alternatif untuk menyelesaikan suatu masalah keagamaan ketika dua metode sebelumnya yakni metode Qauly dan Ilhaqy tidak dapat menyelesaikan problem keagamaan tersebut. Di NU sendiri metode seperti ini terkategorikan sebagai salah satu metode ber-madzhab dan disebut dengan metode Manhajy yang menurut Masyhuri adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh Lajnah Bahtsul Masa’il dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam madzhab. Pada kenyataannya Aswaja tidak hanya dapat dimaknai sebagai ajaran teologis saja, karena problem yang dihadapi oleh umat saat ini tidaklah sesederhana dan se-simple periode Islam terdahulu. Lebih luasnya Aswaja dapat ditransformasikan ke dalam aspek ekonomi, politik, dan social. Pemaknaan seperti ini berangkat dari kesadaran akan kompleksitas masalah di masa kini yang tidak hanya membutuhkan solusi bersifat konkret akan tetapi lebih pada solusi yang sifatnya metodologis, sehingga muncul term Aswaja sebagai Manhajul Fikr (metode berpikir). Sebagai upaya ‘kontektualisasi’ dan aktualisasi aswaja tersebut, rupanya perlu bagi PMII untuk melakukan pemahaman metodologis dalam menyentuh dan mencoba mengambil atau menempatkan Aswaja sebagai ‘sudut pandang/perspektif’ dalam rangka membaca realitas Ketuhanan, realitas manusia dan kemanusiaan serta realitas alam semesta. Namun tidak hanya berhenti sampai disitu , Aswaja sebagai Manhajul Fikri harus bisa menjadi ’busur’ yang bisa menjawab berbagai macam realitas tersebut sebagai upaya mengkontekstualisasikan ajaran Islam sehingga benar-benar bisa membawa Islam sebagai rohmatan Lil Alamin, dengan tetap memegang empat prinsip dasar Aswaja , yaitu : 1. Tawasuth . Moderat, penengah . Selalu tampil dalam upaya untuk menjawab tantangan umat dan sebagai bentuk semangat ukhuwah sebagai prinsip utama dalam memanivestasikan paham Aswaja. Mengutip Maqolah Imam Ali Ibn Abi Thalib R.A.; “kanan dan kiri itu menyesatkan, sedang jalan tengah adalah jalan yang benar” 2. Tawazun Penyeimbang. Sebuah prinsip istiqomah dalam membawa nilai-nilai aswaja tanpa intervensi dari kekuatan manapun, dan sebuah pola pikir yang selalu berusaha untuk menuju ke titik pusat ideal (keseimbangan) 3. Tasamuh Toleransi, sebuah prinsip yang fleksibelitas dalam menerima perbedaan, dengan membangun sikap keterbukaan dan toleransi. Hal ini lebih diilhami dengan makna “lakum dinukum waliyadin” dan “walana a’maluna walakum a’maluku”, sehingga metode berfikir ala aswaja adalah membebaskan, dan melepaskan dari sifat egoistik dan sentimentil pribadi ataupun bersama. 4. Al-I’tidal Kesetaraan/Keadilan, adalah konsep tentang adanya proporsionalitas yang telah lama menjadi metode berfikir ala aswaja. Dengan demikian segala bentuk sikap amaliah, maqoliah dan haliah harus diilhami dengan visi keadilan Empat prinsip dasar tersebut adalah solusi metodis yang diberikan Aswaja. Dengan metode ini problem-problem dari realitas masa kini sangat mungkin untuk menemukan solusi. Dan yang terpenting adalah empat prinsip tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW, dan justru merupakan prinsip-prinsip dasar Universalitas ajaran Islam sebagai rohmatan Lil Alamin.