Tim Kaderisasi PBNU Akan Fasilitasi Pertemuan dengan PMII

1416732610Tim kaderisasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan memfasilitasi pertemuan dengan Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) dan Ikatan Keluarga Alumi (IKA) PMII untuk membahas lebih lanjut mengenai rencana menarik kembali PMII menjadi badan otonom NU.

“Kami belum mendapatkan mandat dari PBNU, jadi sementara tetap konsentrasi melakukan kaderisasi ke berbagai daerah. Kalau sudah ada mandat dari PBNU kami siap memfasilitasi pertemuan dengan PMII dan IKA-PMII,” kata Koordnator Pelaksana Kaderisasi PBNU KH Masyhuri Malik di ruang redaksi NU Online, Jum’at (21/11) kemarin.

Dikatakannya, keputusan Munas-Konbes NU 2014 memberikan batas akhir kepada PMII sampai Muktamar 2015 untuk kembali ke NU merupakan penegasan dari keputusan rapat Pleno PBNU di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta pada awal periode kepengurusan PBNU 2010-2015. Pada Munas awal November 2012 lalu, perwakilan PWNU se-Indonesia telah sepakat menarik PMII menjadi badan otonom NU.

“Sudah banyak alasan yang disampaikan dan telah diketahui oleh para kader PMII. Namun PBNU tetap perlu menyampaikan secara langsung kepada PB PMII, IKA-PMII, atau jika perlu mengudang PKC-PKC (pengurus koordinator cabang) kenapa PMII perlu kembali menjadi badan otonom NU,” kata Masyhuri Malik.

Menurutnya, program kaderisasi NU di tingkat kampus harus bersinergi dengan program kaderisasi tingkatan lainnya dalam struktur keorganisasian NU. “Sudah dipertimbangkan, apakah PMII independen saja atau bergabung lagi secara organisatoris ke NU, dan Munas-Konbes kemarin memutuskan bahwa kalau PMII kembali lagi ke NU akan lebih besar maslahatnya, baik untuk NU dan PMII sendiri,”katanya.

Ditambahkan, tim kaderisasi NU telah melakukan langkah komunikasi yang baik dengan PMII. PB PMII juga telah mengikuti kegiatan Pelatihan Kader Penggerak (PKP) NU di Pusdiklat NU Rengasdenklok, Karawang. Pada satu angkatan bahkan PKP NU diikuti oleh Ketua Umum PB PMII periode lalu dan jajarannya serta perwakilan PKC PMII dari beberapa daerah.

“Sebenarnya sudah sempat ada kesepahaman mengenai pentingnya PMII kembali ke NU. Tapi ya namanya juga anak muda. Kita lihat saja nanti,” kata Kiai Masyhuri.

PMII didirikan pada 1960 yang merupakan kelanjutan jenjang kaderisasi NU di tingkat IPNU. Pada 1972 dalam suasana tekanan politik Orde Baru PMII menyatakan independen dari NU. Berikutnya, pada 1991 setelah NU “Kembali ke Khittah” PMII telah mengumumkan “interdependensi” yang berarti menjadi bagian dari NU tapi tidak terikat secara organisatoris.

Informasi yang diterima NU Online, PBNU telah menyiapkan beberapa langkah kaderisasi NU di tingkat kampus. Hal ini terkait dengan persebaran kader NU di berbagai perguruan tinggi di Indonesia serta semakin banyaknya kampus baru yang didirikan dengan berbadan hukum NU. Pada Muktamar 2015 nanti, jika PMII tetap tidak mau pergabung dengan NU, PBNU bahkan siap mengajukan nama organisasi kemahasiswaan NU baru yang akan disahkan dalam Muktamar NU 2015. (A. Khoirul Anam)

 

(dilansir Nu Online, 23 November 2014)

Memahami Keterikatan Politik dan Sains Teknologi dalam Membangun Sebuah…

hahahahaPolitik. Ketika kata politik terdengar di khalayak umum, persepsi yang akan hadir dalam benak mereka adalah KORUPSI, KEJAHATAN, MONOPOLI KEKUASAAN dan pandangan miring lainnya. Sejatinya politik bukanlah suatu perilaku atau manifestasi dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan penguasa saja. Secara etimologi, politik berasal dari Bahasa yunani (politika/polis) yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga Negara (wikipedia). Politik akan sangat akrab dengan istilah kekuasaan, kebijakan, dan konsolidasi. Apabila diartikan secara kontekstual, politik adalah segala upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, politik adalah siasat yang dilakukan oleh seseorang/kelompok untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya.

Sains berasal dari Bahasa latin “Scientia” yang berarti pengetahuan. Sund dan Trowbribge merumuskan bahwa Sains merupakan kumpulan pengetahuan dan proses. Sedangkan Kuslan Stone menyebutkan bahwa Sains adalah kumpulan pengetahuan dan cara-cara untuk mendapatkan dan mempergunakan pengetahuan itu. Sains merupakan produk dan proses yang tidak dapat dipisahkan. “Real Science is both product and process, inseparably Joint” (Agus. S. 2003: 11). Sains sebagai proses merupakan langkah-langkah yang ditempuh para ilmuwan untuk melakukan penyelidikan dalam rangka mencari penjelasan tentang gejala-gejala alam. Langkah tersebut adalah merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, merancang eksperimen, mengumpulkan data, menganalisis dan akhimya menyimpulkan. Dari sini tampak bahwa karakteristik yang mendasar dari Sains ialah kuantifikasi artinya gejala alam dapat berbentuk kuantitas.

Diskriminasi Relasi Politik dan Sains : Sebuah Refleksi

Dalam pandangan masyarakat secara umum, politik dan sains tidak dapat dihubungkan satu sama lain. Penghubungan dari kedua hal tersebut dianggap suatu kesalahan. Sains adalah sains. Politik adalah politik. Hal ini disebabkan karena hegemoni  bahwa orang yang mempelajari sains adalah orang yang cupu, kuper, tidak gaul dan atau konotasi negative lainnya. Sedangkan orang yang mempelajari ilmu politik cenderung melakukan kecurangan-kecurangan, kejahatan-kejahatan, gratifikasi, pencucian uang, korupsi, dan anggapan miring sejenisnya. Apa yang terjadi ketika kedua istilah ini selalu dinilai dengan konstruk pemikiran diskriminatif.

Dalam talkshow Indonesia Superpower yang diselenggarakan BEM FMIPA UI,Dr. Ir. Anhar Riza (Peneliti BATAN) menyebutkan bahwa tanpa sains, Negara tidak akan maju. Dengan supporting perkembangan sains yang pesat, suatu Negara akan menjadi superpower. Sebutlah Negara yang eksistensinya baru muncul pada decade ini, seperti India, China dan Iran. Mereka adalah Negara yang maju karena dampak perkembangan sains dan teknologi yang besat di Negara tersebut. Dr. Anhar Riza melanjutkan, bahwa untuk mengembangkan sains dan teknologi, harus ada upaya berkolaborasi dengan bidang lain. Dari statement tersebut, bahwa ternyata kontribusi ilmu lain (seperti manajemen ekonomi, sosiologi, politik, budaya, dlsb) terhadap sains sangat penting untuk mencapai suatu progresivitas sains dan teknologi yang pesat, cepat, dan tepat. Termasuk didalamnya adalah kontribusi ilmu politik.

Jika kita menelisik lebih dalam, kenapa Negara seperti jepang setelah era kemundurannya pasca PD II dapat dengan cepat bangkit dan kembali menjadi Negara yang berpengaruh dalam perkembangan dunia? Menurut hemat penulis, mereka menyadari bahwa suatu Negara akan maju apabila perkembangan sains dan teknologinya baik. Sehingga jepang melakukan konsolidasi politik dalam upayanya mengembangkan sains dan teknologi sekaligus orientasi dan implikasi perkembangan iptek tersebut terhadap kemajuan Negara. Dengan menguatkan wacana pengembangan sains dan teknologi secara massif. Bukankah langkah yang dilakukan jepang terhadap perkembangan sains dan teknologi dinegaranya merupakan langkah politis dalam membangun kembali kejayaan mereka? Seperti yang telah dijelaskan, politik sendiri adalah suatu upaya yang dilakukan untuk meraih kekuasaan baik secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Sehingga pemahaman politik sangat penting dikuasai oleh saintis di Indonesia.

Hatauturk (1985) menyatakan bahwa setidaknya ada beberapa tugas ilmu politik, yaitu Menetukan prinsip-prinsip yang dijadikan patokan dan yang diindahkan dalam menjalankan pemerintahan; Mempelajari tingkah-laku pemerintahan sehingga dapat mengemukakan mana yang baik, mana yang salah, dan menganjurkan perbaikan-perbaikan secara tegas dan terang; Mempelajari tingkah-laku politik warga negara itu, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok; Mengamat-amati dan menelaah rencana-rencana sosial, kemakmuran, kerjasama internasional, dan sebagainya. Apakah dalam prakteknya kita sebagai saintis muda tidak ingin melakukan konsolidasi politik terhadap perkembangan iptek di Indonesia? Padahal kita sudah sangat mengetahui bahwa Negara yang berkuasa adalah Negara dengan kemajuan sains dan terknologi terbaik. Hal ini harus menjadi refleksi bersama dalam perjalanan kita sebagai mahasiswa sains untuk kemudian memahami politik dalam arti yang sesungguhnya.

Indonesia : Ironi Negeri Potensial Sains Teknologi

Fakta dunia menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara dengan potensi Biodiversitas nomor 2 setelah Brazil dan No. 1 untuk potensi kelautannya. Namun, potensi tersebut hanya sebatas hal yang bisa dibanggakan dan diceritakan oleh guru-guru, dosen-dosen terhadap peserta didiknya tanpa adanya suatu orientasi yang jelas terkait langkah dalam mengembangkan dan memberdayakan potensinya. Padahal untuk mengembangkannya, diperlukan suatu roadmap dan planning yang jelas dalam pengembangannya sehingga dalam penelitian yang dilakukan mahasiswa, dosen atau peneliti lainnya tidak hanya berhenti pada lemari-lemari perpustakaan saja setelah menyelesaikan studinya, melainkan harus diorientasikan terhadap perkembangan sains dan teknologi terapan yang berlandaskan pengembangan potensi Sumber Daya Alam Indonesiayang konsisten dan kontinyu.

Sebenarnya, secara konsep, hal tersebut dapat terlaksana. Namun dalam tahap teknis pelaksanaan, sering sekali mengalami jalan terjal. Apabila diamati secara mendalam, kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkesan mengesampingkan pengembangan sains dan teknologi menyebabkan kontribusi saintis di Indonesia sangat ironis. Akhirnya, para saintis Indonesia lebih memilih mengembangkan keilmuan sains dan teknologinya di luar negeri ketimbang dalam negeri. Fakta ini sangat memukul jiwa kita sebagai bangsa Indonesia.

Pemerintah Indonesia yang tidak begitu pro-aktif mengenai perhatiannya terhadap pengembangan sains dan teknologi tidak dapat kita salahkan begitu saja. Sebuah kewajaran ketika seorang masinis tidak becus menjadi pilot. Begitu pula saintis di Indonesia, sedikitnya ilmuwan yang terlibat langsung dalam dinamika perpolitikanlah yang menyebabkan hal ini terjadi. Seharusnya, para saintis juga berkontribusi lebih dalam sistem pemerintahan, sehingga para ilmuwan dengan mudah dapat mengkonsolidasikan secara politik untuk pengembangan sains dan teknologi di Indonesia. Amati saja di kursi parlemen, berapa ilmuwan atau pejabat dengan gelar akademik Sains atau Teknik dalam Kursi DPR. Dari total 560 anggota DPR, hanya 20-30 orang dengan latar belakang profesi sains dan teknologi. Selebihnya, kursi DPR didominasi oleh pejabat dengan latar belakang profesi social, budaya, ekonomi, manajemen, agama, dan politik yang notabene tidak akan begitu paham terhadap pentingnya perkembangan sains dan teknologi dimana hal tersebut menyebabkan potensi Sumber Daya Alam yang seharusnya menjadi garapan saintis di Indonesia, malah di monopoli oleh asing. Dengan angka seperti itu, sangat sulit bagi Saintis di Indonesia untuk merumuskan suatu roadmap untuk mengembangkan potensi-potensi sains dan teknologi dan kemudian merealisasikannya. Komposisi kursi parlemen harus merata dari berbagai disiplin keilmuan sehingga dapat bersama-sama membangun Negara yang kita cintai ini.

Hal ini harus menjadi perhatian kita sebagai mahasiswa sains dan teknologi, selain mengembangkan keilmuan berdasarkan keprofesiannya, ilmu politik serta ilmu social lainnya tidak tabu untuk kemudian dipelajari oleh mahasiswa sains dan teknologi karena pada dasarnya, hubungan sains dan politik dapat menjadi sangat erat untuk kemudian dapat dikolaborasikan sesama fungsinya dalam konsolidasi politik pengembangan sains dan teknologi, bukan akhirnya terdikotomi oleh isu-isu yang menyudutkan kedua disiplin ilmu tersebut. Dengan memahami Politik dan Sains (Understanding about Science-Politic), kita dapat bersama-sama membangun Indonesia di masa mendatang dengan memanfaatkan potensi-potensi sains yang ada di Indonesia sehingga kedepannya Indonesia dapat menjadi Negara yang disegani dalam pergaulan Internasional.

 

Fawwaz M. Fauzi, Pengurus Rayon PMII Pencerahan Galileo Masa Khidmat 2014-2015

Saatnya PMII Kembali ke Pangkuan NU

aswaaaaaaaaaaaaWacana kembalinya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menjadi Badan Otonom (Banom) Nahdlatul Ulama (NU) mulai memasuki titik ujung. Hal ini didasarkan pada hasil Sidang Komisi Organisasi Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes NU) pada Sabtu, 1 November 2014. PBNU dan perwakilan wilayah NU dari seluruh Indonesia telah sepakat memberikan tenggang waktu kepada PMII hingga menjelang Muktamar NU 2015 nanti. Jika tidak ada sikap PMII kembali ke NU, ada kemungkinan NU akan membuat organisasi kemahasiswaan yang baru di bawah naungan NU.

Menilik pada sejarah, berangkat dari hasrat atau panggilan nurani mahasiswa NU untuk mendirikan organisasi merupakan hal yang wajar, karena kondisi sosial politik pada dasawarsa 50-an memang sangat memungkinkan untuk mendirikan organisasi baru.

Hasrat tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk Ikatan Mahasiswa NU (IMANU) pada akhir 1955 yang diprakarsai oleh beberapa pimpinan pusat dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU). Namun IMANU tak berumur panjang, karena PBNU secara tegas menolak keberadaannya. Tindakan keras itu dilakukan lantaran IPNU baru saja lahir, yakni pada tanggal 24 Februari 1954. “Apa jadinya jika baru lahir saja belum terurus sudah terburu menangani yang lain,” logika yang dibangun oleh PBNU. Jadi keberadaan PBNU bukan pada prinsip berdiri atau tidak adanya IMANU tapi lebih merupakan pertimbangan waktu, pembagian tugas dan efektifitas waktu.

Pada tanggal 14-16 Maret 1960 IPNU menggelar Konferensi Besar di Kaliurang,  Yogyakarta. Konferensi inilah yang menjadi cikal bakal pendirian suatu organisasi mahasiswa yang terlepas dari IPNU baik secara struktural maupun administratif, kemudian dikristalkan dengan nama PMII. Selanjutnya, PMII diabadikan dalam dokumen kenal lahir yang dibuat di Surabaya. Tepatnya di Taman Pendidikan Putri Khodijah pada tanggal 17 April 1960 bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1379 H.

Independensi PMII

Jatuhnya rezim Orde Lama dan naiknya Soeharto sebagai penguasa Orde Baru telah membawa Indonesia kepada perubahan politik dan pemerintahan baru. Pada masa Orde Baru (1966) situasi sosial politik semakin panas dan banyak organisasi-organisasi mahasiswa yang berafiliasi dengan kekuatan politik untuk sepenuhnya mendukung dan menyokong kemenangan partai. Akhirnya, PMII yang sejak kelahirannya sedikit banyak terpengaruhi oleh kondisi politik, gerakan PMII juga cenderung bersifat politik praktis dengan menjadi Under-bow partai NU.

Keterlibatan PMII dalam dunia politik praktis semakin jauh pada pemilu pertama, tahun 1971. Keterlibatan tersebut disinyalir sangat merugikan gerakan PMII sebagai organisasi mahasiswa, yang menyebabkan PMII mengalami kemunduran  dalam banyak hal. Hal ini juga berakibat buruk pada beberapa Cabang PMII di daerah-daerah.

Kondisi ini menuntut PMII untuk mengkaji ulang gerakan yang telah dilakukannya, khususnya dalam dunia politik praktis. Setelah melalui berbagai pertimbangan, maka pada Musyawarah Besar tanggal 14-16 Juli 1972 PMII mencetuskan deklarasi Independen di Murnajati, Lawang, Jawa Timur, kemudian dikenal dengan “Deklarasi Murnajati.

Sejak itulah PMII secara formal-struktural lepas dari naungan partai NU. PMII membuka ruang sebesar-besarnya tanpa berpihak kepada salah satu partai politik. Pada saat itu PMII Cabang Yogyakarta mendorong secara total di canangkannya independensi PMII. Dengan alasan bahwa PMII sebagai organisasi kemahasiswaan dan kelompok insan akademis yang harus bebas menentukan sikap.

Menakar Kembalinya PMII Pada Rahim NU

Melihat fakta sejarah, keluarnya PMII dari naungan NU lantaran NU menjadi Partai Politik. PMII sebagai gerakan mahasiswa terpasung dalam bergerak. PMII lebih menjadi under-bow NU di level mahasiswa. Sikap kritis dan kepekaan sebagai organisasi kemahasiswaan tumpul dengan sendirinya. Namun, ada beberapa hal kenapa hari ini PMII dirasa penting kembali ke pangkuan NU.

Pertama, muktamar ke-27 di Situbondo pada tahun 1984, di bawah kepemimpinan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) NU menyatakan sikap “kembali ke khittah 1926”. NU melepaskan diri sebagai partai politik dan kembali menjadi organisasi sosial keagamaan.

Dengan demikian, alasan keluarnya PMII karena NU menjadi partai politik hari ini sudah tidak dibenarkan lagi. Kembalinya NU ke khittah 1926 membenarkan kembalinya PMII menjadi badan otonom NU. Karena cita-cita yang diusung keduannya sama.

Kedua, berakhirnya otoritarianisme Orde Baru dan munculnya era reformasi. Dimana, PMII pada masa Orde Baru memakai logika vis a vis terhadap Negara dengan selalu melakukan kritik. Sikap ini dibenarkan karena Soeharto pada saat itu memimpin dengan cara militeristik, memasung dan menindas hak kebebasan semua warga serta memihak pada golongan tertentu. Hadirnya Negara pada masa Orde Baru sangat represif, PMII menyadari itu.

Akan tetapi, kehadiran Negara pasca reformasi berbeda jauh dengan Orde Baru. Kebebesan sudah bisa dirasakan oleh semua elemen masyarakat Indonesia. Saat ini mesin kekuasaan sudah bergerak cepat dan terbuka lebar, bersikap demokratis transformatif adalah pilihan yang harus diambil. Memperbaiki dari dalam mendorong agenda kesejahteraan  merupakan agenda besar yang harus terpatri secara terus menerus dalam tubuh PMII. Bagaimanapun juga PMII dan NU sama-sama mempunyai komitmen menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ketiga, munculnya kelompok-kelompok makar dengan nama agama dan spirit Ahlus Sunnah Wal Jamaah (Aswaja) yang diusung PMII dan NU. Banyaknya kelompok makar yang ingin menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam merupakan masalah serius. Jika hal ini dibiarkan maka cita-cita NU dan PMII tinggal slogan saja.

NU maupun PMII sudah final dengan Pancasila dan NKRI merupakan harga mati. Dengan berlandaskan Aswaja, selama ini NU dan PMII merupakan kelompok Islam Indonesia yang sangat toleran dengan kelompok lain. Nah, kalau NU dan PMII berjalan dengan sendiri-sendiri kekuatan besar itu akan terbelah menjadi dua.

Berangkat dari kultur dan tradisi yang sama, bagaimanapun juga PMII adalah tameng terakhir yang bergerak di level mahasiswa (pemuda) dalam mempertahankan paham Aswaja. Untuk menjadi jamaah yang besar dalam merealisasikan cita-cita bangsa PMII harus menjadi bagian dari NU. Dengan demikian, jika PMII kembali ke pangkuan NU, eksistensi Pancasila dan Keutuhan NKRI akan semakin terjaga pula. Agar Islam yang menghargai sesama, menghargai tradisi, dan Islam yang rahmatal lil ‘alamin ini tetap menjadi ciri khas Islam Indonesia.

Menurut penulis sendiri, wacana kembalinya PMII menjadi Badan Otonom NU bisa dibenarkan untuk saat ini. Seperti yang telah disampaikan oleh PBNU dan juga para sesepuh PMII. Dimana, selama ini ada keterputusan jenjang kaderisasi. IPNU sebagai organisasi pelajar juga bergerak di Perguruan Tinggi. Agar kaderisasi IPNU fokus di pelajar, NU butuh wadah yang jelas di level mahasiswa. PMII merupakan oraganisasi yang tepat, karena PMII lahir dari rahim NU.

Namun penulis di sini melihat ada dua hal urgen yang harus dilakukan PMII ketika sudah kembali ke naungan NU. Pertama, PMII mampu menginternalisasi pemahaman Aswaja. Karena sejauh ini saya melihat pemahaman Aswaja bukan menjadi hal utama dalam kaderisasi PMII. Seakan-akan pemahaman Aswaja dianggap cukup karena kader PMII mayoritas dari pesantren yang kulturnya NU. Generalisasi semacam ini tidak bisa dibenarkan.

Kedua, tidak ada patronase pada partai politik. Jika PMII berpatron pada partai politik dan cenderung menjadi tujuan utama untuk meniti karir ini akan berakibat fatal. Spirit kembalinya PMII ke pangkuan NU tak akan membuahkan hasil apa-apa. Namun bukan berarti PMII tidak boleh berpolitik. Yang dimaksud di sini adalah, tradisi transaksional yang mengatasnamakan organisasi harus dihilangkan. Bagaimanapun juga NU dan PMII mempunyai dua identitas, NU dan PMII sebagai organisasi serta NU dan PMII sebagai Jamaah.

Saya rasa, jika dua hal di atas di penuhi maka kembalinya PMII menjadi badan otonom NU akan menjadi kekuatan besar di Republik ini. Keberadaan PMII dan NU akan menjadi tameng pertahanan NKRI. Sejarah pun akan mencatat momen penyatuan kembali NU dan PMII. Sehingga membicarakan Indonesia tidak lengkap tanpa membicarakan NU dan PMII juga. Karena Indonesia, NU dan PMII tiga hal yang tidak bisa dipisahkan. Jika ingin berbicara pada sejarah, inilah saat yang tepat PMII kembali kepangkuan NU.

Abdul Rahman Wahid, pengurus Rayon PMII Ashram Bangsa, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Masa Khidmat 2014-2015

(dilansir Nu Online, 5 November 2014)

Sahabat Zamroni : Tokoh Pergerakan yang Inspiratif

zamronioooooooooooPergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dalam perjalanannya sudah banyak melahirkan tokoh-tokoh nasional dan cukup mewarnai dalam dinamika perpolitikan yang terjadi di Indonesia dengan visi perubahan bangsa, Mahbub Junaidi, Muhammad Zamroni, Surya Dharma Ali, Muhaimin Iskandar, Nusron Wahid, Malik Haramain dll. nama-nama tersbut adalah sebagian tokoh yang pernah merasakan dinamika organisasi yang bernama PMII, tapi dari sekian banyak tokoh yang dilahirkan oleh PMII masih ada yang dilupakan oleh kader-kader PMII sendiri yang semestinya harus dijadikan spirit dalam membangun PMII yang lebih bermartabat bagi kader PMII maupun bagi organisasi.

Sahabat Muhammad Zamroni adalah tokoh yang tidak banyak masyarakat tau, bahkan nama yang lebih akrab di panggil Sahabat Zamroni ini tidak terlalu populer dimata kaum pergarakan, padahal jasa-jasa yang dilakukan oleh Zamroni tidak kalah penting untuk dijadikan sebuah motivasi dan spirit gerakan PMII kedepannya, mantan ketua umum PB. PMII pada tahun 1967-1970 ini hanya lebih dikenal sbagai ketua umum PB. PMII setelah Sahabat Mahbub Junaidi tapi banyak kalangan tidak mengenal sebagai sosok atau tokoh gerakan nasional, bahkan nama Muhammad Zamroni menghilang begitu saja.

Disadari atau tidak, terjadinya aksi besar-besaran pada tahun 1966 yang mengatasnamakan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) adalah buah keringatnya Sahabat Zamroni bersama mahasiswa-mahasiswa yang tersebar di Indonesia dan sahabat Zamroni dipilih sebagai Ketua Presidium KAMI Pusat (Mulai pertama dibentuk sampai bubar), KAMI adalah motor gerakan mahasiswa angkatan 66 yang bertujuan untuk merobohkan rezim orde lama (orla), yang pada saat itu Ir. Soekarno sebagai presiden yang memakai sintem terpimpin. Zamroni juga ditengarai sebagai tokoh yang menginspirasi setelah Ir. Soekarno. keberhasilan dalam menumbangkan rezim orde lama tidak terlepas dari tokoh-tokoh pada masanya dan Zamroni adalah seorang pemberani untuk mmerangi segala ketidakadilan di bangsa ini.

Tokoh muda pada masanya memberikan inspirasi tersendiri bagi kalangan kaum pergerakan (PMII) karena dia satu-satunya Ketua Umum PB. PMII yang dipilih tanpa kehadirannya di lokasi kongres, karena pada waktu Zamroni lagi di Tokyo – Jepang, dalam rangka operasi jari tangan kanan akibat kecalakaan mobil sewaktu konsolidasi KAMI ke daerah Serang. Tokoh yang fenomenal dalam perkembangan PMII ini sangat memberikan nuansa yang “Berani dan Kritis”

Perjalanan Zamroni tidak hanya berhenti pada kepuasan dalan meruntuhkan Rezim Orde Lama, tapi Zamroni adalah sosok yang sangat memperhatikan keberlangsungan organisasi (PMII) dalam menapaki masa depan organisasi. Pada masa kepemimpinan sahabat Zamroni yang ke dua inilah PMII menyatakan diri “Independen”, (dicetuskan di MUBES II di Murnajati Lawang Malang 1972). Dialah penggagas Independensi PMII. Pada masa kepemimpinan sahabat Zamroni inilah PMII berkembang sangat pesat terutama jika dilihat dari segi banyaknya Cabang-cabang yang ada, tidak kurang dari 120 cabang yang hidup diseluruh Indonesia. Suatu prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat sulit terulang kembali hingga sekarang ini.

Dari berbagai jasa-jasanya yang telah jadi inspirasi bagi kader PMII maupun bagi tokoh gerakan masa kini, sangat tidak pantas kalau perjuangannya hanya dimaknai dengan memperingati semacam open ceremony, tapi gambaran gerakan yang dilakukan oleh Muhammad Zamroni harus dijadikan spirit gerakan dalam menapaki perubahan bangsa. Tokoh Gerakan pemeberani seperti Zamroni tidak banyak orang yang menuliskan tentang Gerakan dirinya, semangat gerakannya hanya terdengar dari sebuah cerita-cerita kecil dari sebuah forum-forum dan seminar-seminar tentang gerakan nasional. baru disadari bahwa Zamroni adalah tokoh yang mulai menghilang.

Drs. HM. Zamroni bin Sarkowi, Berpulang ke Rahmatullah pada dini hari pukul 03.00 WIB, Hari Senen Tanggal 5 Februari 1996, di RS Fatmawati Jakarta Selatan karena sakit sesak pernafasan dan stroke yang diderita sejak lama. Meninggalkan seorang Isteri, 3 (tiga) orang putra-putri dan 4 (empat) orang cucu. Dimakamkan di Pemakaman Khusus Tanah Kusir Jakarta.

(Sumber: http://anthokmerdeka.blogspot.com)

Sejarah PMII

pmiiiiiiPergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) merupakan salah satu elemen mahasiswa yang terus bercita-cita mewujudkan Indonesia ke depan menjadi lebih baik. PMII berdiri tanggal 17 April 1960 dengan latar belakang situasi politik tahun 1960-an yang mengharuskan mahasiswa turut andil dalam mewarnai kehidupan sosial politik di Indonesia. Pendirian PMII dimotori oleh kalangan muda NU (meskipun di kemudian hari dengan dicetuskannya Deklarasi Murnajati 14 Juli 1972, PMII menyatakan sikap independen dari lembaga NU). Di antara pendirinya adalah Mahbub Djunaidi dan Subhan ZE (seorang jurnalis sekaligus politikus legendaris).

Read more “Sejarah PMII”

Ahlussunnah Wal Jama’ah : Perspektif Pluralisme Pembebasan

aswaaaaaaaaaaaaSecara terminologis Ahlussunnah Wal Jama’ah Menurut Syekh Abu al-Fadl ibn Syekh ‘Abdus Syakur al-Senori adalah kelompok atau golongan yang senantiasa komitmen mengikuti sunnah Nabi saw. dan thariqah (jalan) para sahabatnya dalam hal akidah (tauhid), amaliyah fisik (fiqh), dan akhlaq batin (tasawwuf). Syekh ‘Abdul Qodir al-Jailani mendefinisikan Ahlussunnah wal jama’ah sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan as-Sunnah adalah apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw. (meliputi ucapan, prilaku, serta ketetapan beliau). Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian jama’ah adalah segala sesuatu yang yang telah disepakati oleh para sahabat Nabi saw. pada masa Khulafa’ ar-Rasyidin yang empat yang telah diberi hidayah Allah.” Secara historis, para imam Aswaja di bidang akidah telah ada sejak zaman para sahabat Nabi saw. sebelum munculnya paham Mu’tazilah. Imam Aswaja pada saat itu di antaranya adalah ‘Ali bin Abi Thalib ra., karena jasanya menentang pendapat Khawarij tentang al-Wa‘d wa al-Wa‘îd dan pendapat Qadariyah tentang kehendak Allah dan daya manusia. Di masa tabi’in ada beberapa imam, mereka bahkan menulis beberapa kitab untuk mejelaskan tentang paham Aswaja, seperti ‘Umar bin ‘Abd al-Aziz dengan karyanya “Risâlah Bâlighah fî Raddi ‘alâ al-Qadariyah”. Para mujtahid fiqh juga turut menyumbang beberapa karya teologi untuk menentang paham-paham di luar Aswaja, seperti Abu Hanifah dengan kitabnya “Al-Fiqh al-Akbar”, Imam Syafii dengan kitabnya “Fi Tashîh al-Nubuwwah wa al-Radd ‘alâ al-Barâhimah”. Generasi Imam dalam teologi Aswaja sesudah itu kemudian diwakili oleh Abu Hasan al-Asy’ari (260 H – 324 H), lantaran keberhasilannya menjatuhkan paham Mu’tazilah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa akidah Aswaja secara substantif telah ada sejak masa para sahabat Nabi saw. Artinya paham Aswaja tidak mutlak seperti yang dirumuskan oleh Imam al-Asy’ari, tetapi beliau adalah salah satu di antara imam yang telah berhasil menyusun dan merumuskan ulang doktrin paham akidah Aswaja secara sistematis sehingga menjadi pedoman akidah Aswaja. Dalam perkembangan sejarah selanjutnya, istilah Aswaja secara resmi menjadi bagian dari disiplin ilmu keislaman. Dalam hal akidah pengertiannya adalah Asy’ariyah atau Maturidiyah. Istilah Ahlussunnah Wal Jama’ah sebagai suatu paham sebenarnya belum dikenal pada masa al-Asy’ary (260-324 H/873-935 M), tokoh yang dianggap sebagai salah seorang pendiri paham ini. Bahkan para pengikut al-Asy’ary sendiri, seperti al-Baqillani (w. 403 H), al-Baghdadi (w. 429 H), al-Juwaini (w. 478 H), al-Ghazali (w. 505 H) juga belum pernahb menyebutkan term tersebut. Pengakuan sewcara eksplisit mengenai adanya paham Aswaja baru dikemukakan oleh az-Zabidi (w. 1205 H) bahwa apabila disebut Ahussunnah Wal Jama’ah maka yang dimaksud adalah pengikut Al-Asy’ari dan Al-Maturidi (w. 333 H/944 M). Lebih lengkap lagi Imam Ibnu Hajar al-Haytami berkata: Jika Ahlussunnah wal jama’ah disebutkan, maka yang dimaksud adalah pengikut rumusan yang digagas oleh Imam Abu al-Hasan al-Asy’ari dan Imam Abu Manshur al-Maturidi. Dalam fiqh adalah mazhab empat, Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali. Dalam tasawuf adalah Imam al-Ghazali, Abu Yazid al-Busthomi, Imam Abul Qasim al-Junaydi, dan ulama-ulama lain yang sepaham. Semuanya menjadi diskursus Islam paham Ahlussunnah wal jama’ah. Secara teks, ada beberapa dalil Hadits yang dapat dijadikan dalil tentang paham Aswaja, sebagai paham yang menyelamatkan umat dari kesesatan, dan juga dapat dijadikan pedoman secara substantif. Di antara teks-teks Hadits Aswaja adalah: افْتَرَقَتْ الْيَهُودُ عَلَى إحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَافْتَرَقَتْ النَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَ سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إلَّا وَاحِدَةً. قَالُوا: مَنْ هم يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي. Dari Abi Hurairah r.a. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “Terpecah umat Yahudi menjadi 71 golongan. Dan terpecah umat Nasrani menjadi 72 golongan. Dan akan terpecah umatku menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu.” Berkata para sahabat, “Siapakah mereka wahai Rasulullah?” Rasulullah saw. Menjawab, “Mereka adalah yang mengikuti aku dan para sahabatku.” Jadi inti paham Ahlussunnah wal jama’ah (Aswaja) seperti yang tertera dalam teks Hadits adalah paham keagamaan yang sesuai dengan sunnah Nabi saw. dan petunjuk para sahabatnya. Beberapa Aspek Di dalam Paham Ahlussunnah Wal-Jama’ah Karena secara substansi paham Aswaja adalah Islam itu sendiri, maka ruang lingkup Aswaja berarti ruang lingkup Islam itu sendiri, yakni aspek aqidah, Syari’at, dan akhlaq. Seperti disebutkan oleh para ulama Aswaja, bahwa aspek yang paling krusial di antara tiga aspek di atas adalah aspek aqidah 1. Aqidah Aspek ini krusial, karena pada saat Mu’tazilah dijadikan paham keagamaan Islam resmi pemerintah oleh penguasa Abbasiyah, terjadilah kasus mihnah (diterangkan dalam Tarîkh al-Thabariy) yang cukup menimbulkan keresahan ummat Islam. Ketika Imam al-Asy’ari tampil berkhotbah menyampaikan pemikiran-pemikiran teologi Islamnya sebagai koreksi atas pemikiran teologi Mu’tazilah dalam beberapa hal yang dianggap bid’ah atau menyimpang, maka dengan serta merta masyarakat Islam menyambutnya dengan positif, dan akhirnya banyak umat Islam menjadi pengikutnya yang kemudian disebut dengan kelompok Asy’ariyah dan terinstitusikan dalam bentuk Madzhab Asy’ari. Di tempat lain yakni di Samarqand Uzbekistan, juga muncul seorang Imam Abu Manshur al-Maturidi (w. 333 H) yang secara garis besar rumusan pemikiran teologi Islamnya paralel dengan pemikiran teologi Asy’ariyah, sehingga dua imam inilah yang kemudian diakui sebagai imam penyelamat akidah keimanan, karena karya pemikiran dua imam ini tersiar ke seluruh belahan dunia dan diakui sejalan dengan sunnah Nabi saw. serta petunjuk para sahabatnya, meskipun sebenarnya masih ada satu orang ulama lagi yang sepaham, yaitu Imam al-Thahawi (238 H – 321 H) di Mesir. Akan tetapi karya beliau tidak sepopuler dua imam yang pertama. Akhirnya para ulama menjadikan rumusan akidah Imam Asy’ari dan Maturidi sebagai pedoman akidah yang sah dalam Aswaja. Secara materiil banyak produk pemikiran Mu’tazilah yang, karena metodenya lebih mengutamakan akal daripada nash (Taqdîm al-‘Aql ‘alâ al-Nash), dinilai tidak sejalan dengan sunnah, sehingga sarat dengan bid’ah, maka secara spontanitas para pengikut imam tersebut bersepakat menyebut sebagai kelompok Aswaja, meskipun istilah ini bahkan dengan pahamnya telah ada dan berkembang pada masa-masa sebelumnya, tetapi belum terinstitusikan dalam bentuk mazhab. Karena itu, secara historis term aswaja baru dianggap secara resmi muncul dari periode ini. Setidaknya dari segi paham telah berkembang sejak masa ‘Ali bin Abi Thalib r.a., tetapi dari segi fisik dalam bentuk mazhab baru terbentuk pada masa al-Asy’ari, al-Maturidi, dan al-Thahawi. 2. Syari’at Ruang lingkup yang kedua adalah syari’ah atau fiqh, artinya paham keagamaan yang berhubungan dengan ibadah dan mu’amalah. Sama pentingnya dengan ruang lingkup yang pertama, yang menjadi dasar keyakinan dalam Islam, ruang lingkup kedua ini menjadi simbol penting dasar keyakinan. Karena Islam agama yang tidak hanya mengajarkan tentang keyakinan tetapi juga mengajarkan tentang tata cara hidup sebagai seorang yang beriman yang memerlukan komunikasi dengan Allah S.W.T., dan sebagai makhluk sosial juga perlu pedoman untuk mengatur hubungan sesama manusia secara harmonis, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Yang dimaksud dengan ibadah adalah tuntutan formal yang berhubungan dengan tata cara seorang hamba berhadapan dengan Tuhan, seperti shalat, zakat, haji, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan muâmalah adalah bentuk ibadah yang bersifat sosial, menyangkut hubungan manusia dengan sesama manusia secara horisontal, misalnya dalam hal jual beli, pidana-perdata, social-politik, sains dan sebagainya. Yang pertama disebut habl min Allâh (hubungan manusia dengan Allah), dan yang kedua disebut habl min al-nâs (hubungan manusia dengan manusia). Dalam konteks historis, ruang lingkup yang kedua ini disepakati oleh jumhur ulama bersumber dari empat mazhab, yakni Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali. Secara substantif, ruang lingkup yang kedua ini sebenarnya tidak terbatas pada produk hukum yang dihasilkan dari empat madzhab di atas, produk hukum yang dihasilkan oleh imam-imam mujtahid lainnya, yang mendasarkan penggalian hukumnya melalui al-Qur’an, Hadits, Ijma’ dan Qiyas, seperti, Hasan Bashri, Awzai, dan lain-lain tercakup dalam lingkup pemikiran Aswaja, karena mereka memegang prinsip utama Taqdîm al-Nash ‘alâ al-‘Aql (mengedepankan daripada akal). 3. Akhlaq Ruang lingkup ketiga dari Aswaja adalah akhlak atau tasawuf. Wacana ruang lingkup yang ketiga ini difokuskan pada wacana akhlaq yang dirumuskan oleh Imam al-Ghazali, Abu Yazid al-Busthami, dan al-Junayd al-Baghdadi, serta ulama-ulama sufi yang sepaham. Ruang lingkup ke-tiga ini dalam diskursus Islam dinilai penting karena mencerminkan faktor ihsan dalam diri seseorang. Iman menggambarkan keyakinan, sedang Islam menggambarkan syari’ah, dan ihsan menggambarkan kesempurnaan iman dan Islam. Iman ibarat akar, Islam ibarat pohon. Artinya manusia sempurna, ialah manusia yang disamping bermanfaat untuk dirinya, karena ia sendiri kuat, juga memberi manfaat kepada orang lain (transformasi kesholehan individuan menuju kesholehan sosial). Ini yang sering disebut dengan insan kamil. Atau dalam istilah lain disebut dengan three principles of human life Kalau manusia memiliki kepercayaan tetapi tidak menjalankan syari’at, ibarat akar tanpa pohon, artinya tidak ada gunanya. Tetapi pohon yang berakar dan rindang namun tidak menghasilkan buah, juga kurang bermanfaat bagi kehidupan. Jadi ruang lingkup ini bersambung dengan ruang lingkup yang kedua, sehingga keberadaannya sama pentingnya dengan keberadaan ruang lingkup yang pertama dan yang kedua, dalam membentuk insan kamil. Substansi ajaran Nabi dalam Ahlussunnah Wal Jama’ah Secara esensial ajaran Aswaja adalah ajaran Islam, sebab berdasarkan Hadits di atas bahwa Ahlussunnah wal Jama’ah adalah kelompok yang mengikuti sunnah rasul dan para sahabatnya yakni ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi dan yang dilanjutkan oleh para sahabatnya. Maka untuk memahami Aswaja, sangatlah perlu untuk melihat bagaimana sebenarnya latar belakang Islam itu muncul dan apa saja ajaran yang diberikan oleh Nabi. Hal ini bukanlah semata sebagai sebagai upaya untuk mengindikasikan adanya truth claim, akan tetapi secara arif untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pemaknaan ajaran Islam itu sendiri dan menjelajahi kembali tentang bagaimana relevensinya terhadap kelompok-kelompok yang sering mengaku dirinya sebagai kaum Ahlussunnah Wal Jama’ah. Terlepas dari pemaknaan secara formal, Islam tidak lahir dari sebuah ruang hampa. Ada beberapa latar belakang yang menjadi penyebab mengapa agama samawi tersebut turun. Factor yang paling dominan adalah sosio-kultural tempat di mana ia turun yakni di semenanjung Arabia. Di tempat gersang dengan perilaku masyarakatnya yang jahil inilah diutus seorang agung keturunan Quraisy Muhammad SAW. Fakta bahwa Islam lebih dari sekedar sebuah agama formal, tetapi juga risalah yang agung bagi transformasi social dan tantangan bagi kepentingan-kepentingan pribadi, dibuktikan oleh penekanannya pada sholat dan zakat. Di mana masing-masing rukun tersebut melambangkan adanya kesetaraan social dan keadilan. Nabi Muhammad, dengan inspirasi wahyu ilahiyah menurut formulasi teologis, mengajukan sebuah alternatif tatanan social yang adil dan tidak eksploitatif serta menentang penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang. Hal inilah yang menjadi factor utama mengapa Islam pada saat itu tidak dapat diterima oleh beberapa petinggi di Makkah. Harus dicatat, kaum hartawan Makkah bukan tidak mau menerima ajaran-ajaran keagamaan Nabi sebatas ajaran-ajaran tentang penyembahan kepada satu Tuhan (Tauhid). Hal itu bukanlah sesuatu yang merisaukan mereka. Akan tetapi, yang merisaukan mereka justru pada implikasi-implikasi social-ekonomi dari risalah nabi itu. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya ajaran Islam mengedepankan kesetaraan social dan keadilan dalam ekonomi. Di Madinah, terlepas dari perdebatan apakah Nabi membentuk sebuah Negara Islam ataupun tidak, semuanya sepakat bahwa Beliau telah memperhatikan konsep masyarakat politik secara serius untuk menciptakan suatu organ yang dapat diterima semua pihak guna menangani semua urusan yang ada di kota tersebut. Pada saat itu Madinah adalah kota yang terdiri dari beberapa suku, ras dan agama. Dapat dikatakan bahwa masyarakat Madinah adalah masyarakat Plural yang tidak jauh beda dengan masyarakat Negara-negara modern saat ini. Nabi membuat masyarakat politik di Madinah berdasarkan consensus dari kelompok dan dan suku yang dikenal dengan “Piagam Madinah”. Dokumen ini meletakkan dasar bagi komunitas politik di Madinah dengan segala perbedaan yang ada dengan menghormati kebebasan untuk mengamalkan agama dan keyakinan mereka masing-masing. Dapat kita simpulkan bahwa dakwah Nabi lebih ditekankan pada consensus dari beberapa kelompok dan tidak pada paksaan ataupun kekerasan. Hal ini juga merupakan prinsip dasar ajaran Islam, yakni kebebasan. Kemudian kasus yang sering terjadi, .sebagian Muslim, yang karena memiliki iman tebal tetapi kurang dibarengi dengan pemahaman mendalam atas prinsip dasar Islam acapkali menyimpulkan bahwa, dakwah yang dilakukan bias dengan jalan kekerasan. Kemudian logikanya diteruskan dengan memerangi orang kafir yang sudah dikelirukan sebagai orang di luar Islam. Pemaknaan semacam ini sudah jelas adalah pemahaman yang menyimpang dari fitrah Islam dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Intinya bahwa Islam bukanlah agama anarkis, Islam adalah agama fitrah. Kang Said mengatakan bahwa ada beberapa prinsip universal yang perlu diperhatikan dalam ajaran Islam yakni; (1) al-nafs (jiwa/nyawa manusia), (2) al-maal (harta kekayaan), (3) al-aql (akal/ kebebasan berpikir), (4) al-nasl (keturunan/jaminan keluarga), (5) al-‘ardl (kehormatan/ jaminan profesi). Dengan prinsip Islam di atas kita akan lebih bisa memahami bagaimana seharusnya citra diri seorang Muslim dan bagaimana Islam itu didakwahkan. Sehingga kita akan lebih arif dalam memilih dan memilah ajaran Islam yang seperti apakah yang sesuai dengan ajaran Nabi dan lebih singkatnya “yang mana sich yang Ahlussunnah Wal Jama’ah ???” Tetapi Perlu diingat bahwa Diskursus mengenai Ahlussunnah Wal Jama’ah (ASWAJA) sebagai bagian dari kajian ke-Islaman merupakan upaya untuk mendudukkan aswaja secara proporsional, bukannya semata-mata untuk mempertahankan sebuah aliran atau golongan tertentu yang mungkin secara subyektif kita anggap baik karena rumusan dan konsep pemikiran teologis yang diformulasikannya. Kesemuanya sangat dipengaruhi oleh suatu problem teologis pada masanya dan mempunyai sifat dan aktualisasinya tertentu. Ahlussunnah Wal Jama’ah Sebagai Metodologi Berpikir Sebenarnya Aswaja sebagai Manhajul Fikr secara eksplisit- meskipun sedikit berbeda terminologi- sudah dikenal dalam tubuh Nahdlotoel Oelama. Aswaja yang seperti ini digunakan sebagai metode alternatif untuk menyelesaikan suatu masalah keagamaan ketika dua metode sebelumnya yakni metode Qauly dan Ilhaqy tidak dapat menyelesaikan problem keagamaan tersebut. Di NU sendiri metode seperti ini terkategorikan sebagai salah satu metode ber-madzhab dan disebut dengan metode Manhajy yang menurut Masyhuri adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh Lajnah Bahtsul Masa’il dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam madzhab. Pada kenyataannya Aswaja tidak hanya dapat dimaknai sebagai ajaran teologis saja, karena problem yang dihadapi oleh umat saat ini tidaklah sesederhana dan se-simple periode Islam terdahulu. Lebih luasnya Aswaja dapat ditransformasikan ke dalam aspek ekonomi, politik, dan social. Pemaknaan seperti ini berangkat dari kesadaran akan kompleksitas masalah di masa kini yang tidak hanya membutuhkan solusi bersifat konkret akan tetapi lebih pada solusi yang sifatnya metodologis, sehingga muncul term Aswaja sebagai Manhajul Fikr (metode berpikir). Sebagai upaya ‘kontektualisasi’ dan aktualisasi aswaja tersebut, rupanya perlu bagi PMII untuk melakukan pemahaman metodologis dalam menyentuh dan mencoba mengambil atau menempatkan Aswaja sebagai ‘sudut pandang/perspektif’ dalam rangka membaca realitas Ketuhanan, realitas manusia dan kemanusiaan serta realitas alam semesta. Namun tidak hanya berhenti sampai disitu , Aswaja sebagai Manhajul Fikri harus bisa menjadi ’busur’ yang bisa menjawab berbagai macam realitas tersebut sebagai upaya mengkontekstualisasikan ajaran Islam sehingga benar-benar bisa membawa Islam sebagai rohmatan Lil Alamin, dengan tetap memegang empat prinsip dasar Aswaja , yaitu : 1. Tawasuth . Moderat, penengah . Selalu tampil dalam upaya untuk menjawab tantangan umat dan sebagai bentuk semangat ukhuwah sebagai prinsip utama dalam memanivestasikan paham Aswaja. Mengutip Maqolah Imam Ali Ibn Abi Thalib R.A.; “kanan dan kiri itu menyesatkan, sedang jalan tengah adalah jalan yang benar” 2. Tawazun Penyeimbang. Sebuah prinsip istiqomah dalam membawa nilai-nilai aswaja tanpa intervensi dari kekuatan manapun, dan sebuah pola pikir yang selalu berusaha untuk menuju ke titik pusat ideal (keseimbangan) 3. Tasamuh Toleransi, sebuah prinsip yang fleksibelitas dalam menerima perbedaan, dengan membangun sikap keterbukaan dan toleransi. Hal ini lebih diilhami dengan makna “lakum dinukum waliyadin” dan “walana a’maluna walakum a’maluku”, sehingga metode berfikir ala aswaja adalah membebaskan, dan melepaskan dari sifat egoistik dan sentimentil pribadi ataupun bersama. 4. Al-I’tidal Kesetaraan/Keadilan, adalah konsep tentang adanya proporsionalitas yang telah lama menjadi metode berfikir ala aswaja. Dengan demikian segala bentuk sikap amaliah, maqoliah dan haliah harus diilhami dengan visi keadilan Empat prinsip dasar tersebut adalah solusi metodis yang diberikan Aswaja. Dengan metode ini problem-problem dari realitas masa kini sangat mungkin untuk menemukan solusi. Dan yang terpenting adalah empat prinsip tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW, dan justru merupakan prinsip-prinsip dasar Universalitas ajaran Islam sebagai rohmatan Lil Alamin.