Aswaja

Nobar Senyap yang Ternyata Gaduh – Sebuah Analisa Pribadi

By : Aji Prasetyo

20140908Senyap_-_Joshua_OpenheimerDi Malang dan Batu, ada sekitar tujuh penyelenggara pemutaran film “The Look of Silence (Senyap)” yang serentak melangsungkan acaranya pada tanggal 10 Desember. Hanya tiga tempat yang tetap menjalankan pemutaran. Itu pun hanya Omah Munir Batu yang mampu menjalankan acaranya hingga tuntas. Baik pemutaran film maupun diskusinya.

Kampus Ma Chung yang mengalami intimidasi dari Polsek Dau dan ormas, terpaksa hanya bisa memutar film saja tanpa ada diskusi. Itu pun dengan negosiasi yang alot.
Warung Kelir mengalami represi yang paling parah (dan terekspos besar-besaran di media). Panitia diintimidasi pihak Kodim, ormas dan warga sekaligus. Pemutaran film dihentikan di menit kelimabelas dan diskusinya pun terpaksa berhenti di tengah jalan. Selain tiga tempat itu, pemutaran yang lain berhasil dihentikan sebelum dilaksanakan.

Dua hari kemudian, tepatnya tanggal 12 Desember, Komunitas kalimetro pun terpaksa membatalkan pemutaran film karena didatangi ormas. Akhirnya acara dilanjutkan dengan diskusi tentang HAM. Demikian massivnya gerakan penolakan terhadap film ini.
Perlu digarisbawahi, bahwa intelijen Polresta dan Korem yang sehari setelah insiden menemui salah satu penyelenggara untuk meminta copy film, ternyata belum tahu isi film ini. Bahkan mereka tidak menyangka kalau ini film berjenis dokumenter (mungkin dikiranya film fiksi sejarah ala Holywood, mengingat sutradaranya orang asing). Mereka hanya berasumsi bahwa konten film ini berisi ajakan untuk membangkitkan “komunisme gaya baru”.

Yang menarik adalah, bahwa hanya kota Malang saja (di Jawa Timur) yang mengalami berbagai pembubaran. Sedangkan kota-kota lain (Blitar, Surabaya, Kediri, dll) yang juga melakukan pemutaran film yang sama dan hari yang sama tidak mengalami gangguan, baik dari aparat maupun ormas. Ada apakah gerangan? Kenapa kebijakan aparat di kota ini berbeda dari aparat daerah lain. Aparat di Malang yang berlebihan, atau aparat di kota lain yang tidak tanggap dan lamban?

Maka mari kita simpulkan bahwa ini pasti bukan kebijakan dari pusat. Karena jika pencekalan ini adalah instruksi dari pusat, daerah manapun akan mengalami hal yang sama. Tidak pandang bulu, tidak pandang jenggot.

Saya akan membagi statement dari seorang oknum Korem yang menemui saya dua hari setelah insiden pembubaran. Bahwa menurutnya, tidak peduli film ini hanya menyoroti persoalan HAM, tetap saja berbahaya selama yang diangkat adalah kasus 65.


“Jika para keluarga eks PKI berhasil dapat pengakuan di ranah HAM, itu hanya langkah awal saja, Mas,” kata beliau ini. “Selanjutnya mereka akan berjuang untuk pembenaran ajaran komunisme!” lanjutnya.


Sebegitunya rasa waswas pihak militer terhadap isu 65. Sebegitunya prasangka buruk yang mereka pakai sebagai dasar segala tindakan represinya. Yang membuat saya kembali teringat paparan sejarah versi non-mainstream tentang situasi politik sebelum pecahnya tragedi 65.

Disebutkan bahwa militer Indonesia di masa itu cukup unik. Bahwa militer, terlebih lagi Angkatan Darat, memiliki fungsi ‘setara Partai Politik’. Mereka punya suara dalam kebijakan politik dan jaringan organisasinya sangat menggurita hingga ke akar rumput. Itulah kenapa ada Kodam, Kodim, Korem, hingga Koramil. Mereka berjaring mulai dari tingkat daerah, distrik, resort, hingga rayon/sektor. Mirip nian dengan Jaringan Kepolisian.

Nah, sebagai fungsi politik yang ‘setara parpol’ ini, rival terberat mereka hanya satu; PKI. Itulah kenapa saya bilang wajar jika oknum Korem ini mengatakan, “hanya ada dua kekuatan besar di negara ini sebelum tahun 65, yaitu PKI dan ABRI.” Kekuatan yang dimaksud di sini sudah barang tentu adalah kekuatan politik.

Kembali ke pertanyaan di awal, kenapa hanya Malang yang nobarnya mengalami pembubaran? Kenapa Kodim di sini lebih agresif daripada Kodim di daerah lain? Mungkinkah jawabannya ada di tanggal 15 Desember kemarin?
Karena tanggal itu adalah hari Ulang tahun Angkatan Darat, dan perayaan meriahnya akan diadakan di kota Malang, pusat konsentrasi militer di Jawa Timur. Bahkan Divisi II KOSTRAD bermarkas di kota ini. Sebagai persiapan perayaan ultah AD ini, beberapa hari ini kita bisa lihat berbagai tipe panser dan artileri berat dikumpulkan di lapangan Rampal, pusat kegiatan Yonif 512 dan jajarannya.

Dan lapangan itu berhadapan persis dengan Warung Kelir, salah satu penyelenggara nobar yang pembubarannya paling dramatis..

Dari sini kita bisa membaca apa yang sebenarnya tengah dirisaukan para aparat terutama AD. Namun tetap saja sangat disayangkan pihak kepolisian pun turut terprovokasi untuk ikut mencegah kegiatan ini, hanya dengan sentilan isu bahwa film ini bermuatan propaganda komunisme. Yang akhirnya mereka memainkan semua elemen ‘penggembira’. Mulai dari ormas hingga warga. Jika Camat, Lurah, ketua RW dan ketua RT langsung turun tangan ikut membubarkan acara, dan menurut pengakuan mereka instruksi ini datang dari Kapolres, betapa sistematisnya pelanggaran hak warga negara ini. Sampai melibatkan sesama warga negara, lho. Dan dahsyat nian jika semua itu hanya karena menuruti paranoid pihak TNI AD atas dugaan munculnya kembali rival lama mereka.

Persetan dengan Ideologi, itu menurut saya pribadi. Ini mutlak soal HAM. Pembantaian tanpa proses pengadilan, apapun dalih alasannya, tetaplah melanggar hukum. Hukum manapun itu.

Jika kita diajak untuk menganggap tragedi pembantaian massal 65 adalah ‘lumrah dalam dinamika politik’, maka bersiaplah bangsa ini mengulang peristiwa itu lagi. Entah kapan dan siapa korbannya kali ini.
Kan sudah kita anggap lumrah? Siap-siap saja, lah..

Malang, 16 Desember 2014
(Aji prasetyo adalah penulis, kartunis, komikus, musisi, anggota Gerakan GusDurian Muda kota Malang dan Direktur Lembaga Kajian Seni Budaya UNIRA)

Dilansir http://komikopini.com/nobar-senyap-yang-ternyata-gaduh/ 17 Desember 2014

Aswaja

Ijtihad sebagai Kebutuhan

1414805418Bagi umat Islam, ijtihad adalah suatu kebutuhan dasar, bukan saja ketika Nabi sudah tiada, tapi bahkan ketika Nabi masih hidup. Hadits riwayat Mu’adz Ibn Jabal adalah buktinya. Nabi tidak saja mengizinkan, tetapi menyambut dengan gembira campur haru begitu mendengar tekad Mu’adz untuk berijtihad, dalam hal-hal yang tidak diperoleh ketentuannya secara jelas dalam al-Qur’an maupun Hadits.

Apabila di masa Nabi saja ijtihad sudah bisa dilakukan, maka sepeninggal beliau, tentu jauh lebih mungkin dan diperlukan. Di kalangan umat Islam mana pun, tidak pernah ada perintah yang sungguh-sungguh menyatakan, ijtihad haram dan harus dihindari. Dalam kitab ar-Radd ‘ala man afsada fil-ardl, sebuah kitab “sangat kuning”, al-Sayuthi dengan tandas berkesimpulan, pada setiap periode (‘ashr), harus ada seorang, atau beberapa orang, yang mampu berperan sebagai mujtahid.

Harap diingat, bahwa yang dikatakan Sayuthi adalah orang yang mampu menjalankan peran sebagai mujtahid. Artinya, yang dituntut oleh Sayuthi -juga umat Islam secara keseluruhan- adalah orang yang bukan saja punya nyali untuk memainkan fungsi itu, tapi nyali yang secara obyektif didukung oleh kapasitas dan kualifikasi yang memadai. Di sini sering terjadi kekacauan. Apabila seorang ulama tidak mengklaim dirinya telah melakukan ijtihad, ini tidak bisa dengan serta merta diartikan (dituduh?) anti ijtihad. Barangkali ia telah melakukan ijtihad, tapi tidak disertai proklamasi, bahwa dirinya telah berijtihad. Mungkin ia merasa, apa yang dilakukannya masih terlalu kecil. Pengakuan biasanya erat dengan keinginan menyombongkan diri. Para ulama kita dulu pada umumnya sangat peka terhadap sikap atau ucapan yang berkesan takabur (sombong).

Di kalangan ahli fiqih, ijtihad merupakan terminologi yang berjenjang. Ada yang digolonglan ijtihad mutlak, ada pula yang disebut ijtihad muqayyad, atau muntasib. Yang pertama adalah ijtihad seorang ulama dalam bidang fiqih, bukan saja menggali hukum-hukum baru, tapi juga memakai metode baru, hasil pemikiran orisinal. Inilah tingkat ijtihad para peletak mazhab, yang pada masa-masa pertumbuhan fiqih, sekitar abad 2-3 hijriah, jumlahnya mencapai belasan. Tapi karena seleksi sejarah, akhirnya yang bertahan dalam arti diikuti mayoritas umat Islam- hanyalah empat; Abu Hanifah (peletak mazhab Hanafi), Malik bin Anas (peletak mazhab Maliki), Muhammad bin Idris al-Syafi’i (peletak mazhab Syafi’i) dan Ahmad bin Hanbal (peletak mazhab Hanbali).

Sedang ijtihad muqayyad, atau muntasib, adalah ijtihad yang terbatas pada upaya penggalian hukum (istinbathul ahkam), dengan piranti atau metode yang dipinjam dari hasil pemikiran orang lain. Misalnya dalam lingkup mazhab Syafi’i kita mengenal nama-nama seperti al-Nawawi, al-Rafi’i atau Imam Haramain.

Mereka adalah orang-orang yang telah melakukan fungsi itu dengan otoritas yang diakui (mu’tamad), tetapi metode (manhaj) yang digunakan adalah manhaj Syafi’i. Demikian pula Abu Yusuf dalam lingkungan mazhab Hanafi, dan sebagainya. Mazhab tidak lain adalah metode penggalian hukum, bukan hukum yang dihasilkan dengan metode itu sendiri.

Oleh sebab itu, apabila ada seorang ulama memperoleh kesimpulan hukum yang berbeda dengan kesimpulan Syafi’i, akan tetapi metode yang digunakan untuk mencapai kesimpulan itu adalah metode Syafi’i, maka ulama itupun masih berada dalam pangkuan mazhab Syafi’i. Demikian pula orang yang berijtihad dengan menggunakan metode Hanafi, Maliki, atau Hanbali. Soal orang yang bersangkutan mengakui bermazhab atau tidak, adalah soal lain yang lebih berkaitan dengan soal kejujuran intelektual.

***

Tentang pemahaman syari’ah secara kontekstual (muqtadlal-hal), ini memerlukan pengetahuan membaca perkembangan sosial. Kemampuan demikian memang tidak ditegaskan dalam syarat-syarat formal seorang mujtahid. Tetapi semua mujtahid adalah orang-orang yang seharusnya peduli dengan kemaslahatan (kepentingan) masyarakat. berbicara mashlahah berarti berbicara hal-hal yang kontekstual.

Mazhab Syafi’i merupakan aliran yang kurang mempopulerkan dalil mashlahah dalam hal yang tidak diperoleh penegasan oleh nash, tetapi metode qiyas-lah (analogi) yang selalu ditekankan. Oleh sebab itu ia lebih suka berbicara tentang apa yang disebut ‘illat (alasan hukum). Menurut dia, mashlahat sudah tersimpul di dalam ‘illat.

Tetapi hukum yang ditelorkan melalui qiyas, tidak boleh bergantung kepada mashlahah yang tak tegas rumusan mau pun ukurannya. Sebagai contoh, di dalam berbicara soal qashr (meringkas jumlah raka’at shalat) di perjalanan. Mazhab Syafi’i menolak meletakkan masyaqqah (kesulitan yang sering terjadi di perjalanan) sebagai alasan (‘illat) bagi diperbolehkannya qashr. ‘Illat meng-qashr adalah bepergian itu sendiri, yang lebih jelas ukurannya. Sedang hilangnya masyaqqah diletakkan sebagai hikmah (keuntungan) yang tidak mempengaruhi ketentuan diperbolehkannya qashr. Artinya, dengan memakai ukuran yang jelas berupa safar (bepergian), maka masyaqqah yang tak jelas ukurannya akan hilang. Masyaqqah amat relatif sifatnya dan banyak dipengaruhi misalnya, oleh keadaan fisik dan kesadaran seseorang.

Memang kadang-kadang terasa tidak adil, ketika misalnya seorang yang sehat wal afiat bepergian jauh dengan kondisi nyaman, berkendaraan pesawat udara diperbolehkan meng-qashr shalat. Sementara orang jompo yang susah payah menempuh jarak belasan kilometer tidak boleh melakukannya. Dalam hal ini harap dimaklumi, hukum ditetapkan dengan maksud berlaku umum. Di sinilah perlunya ukuran yang jelas. Oleh mazhab Syafi’i, hal itu ditakar dengan jarak tempuh. Sesuatu yang relatif tidak bisa dijadikan ‘illat (kausa hukum), tidak bisa menjadi patokan bagi peraturan yang dimaksudkan berlaku umum. Dan jika memang masyaqqah itu benar-benar dialami oleh seseorang ketika dia belum mencapai syarat formal untuk mendapatkan rukhshah (kemudahan), maka dia akan mendapatkan kemudahan dari jalan lain.

Di kalangan mazhab Syafi’i dikenal pula kaidah penggalian hukum fiqih seperti dar’ul-mafasid muqaddam ‘ala jalbil-mashalih. Artinya, mencegah kerusakan harus diupayakan terlebih dahulu sebelum upaya mendapatkan manfaat (mashlahah). Kaidah lain, al-mashlahah al-mahaqqaqah muqaddamah ‘alal-mashlahah al-mutawahamah. Artinya, mashlahah yang telah jelas harus terlebih dahulu didapatkan sebelum mashlahah yang belum jelas. Kaidah-kaidah yang demikian bisa dilihat pada kitab al-Asybah wa al-Nadzair.

Meskipun tidak secara tegas, seorang mujtahid disyaratkan memiliki kepekaan sosial. Syarat demikian secara implisit telah terekam baik di dalam persyaratan-persyaratan yang ada maupun di dalam mekanisme penggalian hukum itu sendiri. Sebagai bukti, Syafi’i dikenal memiliki qaul qadim (kumpulan pendapat lama) yang dilahirkan di Baghdad dan qaul jadid (pendapat baru) yang dilahirkan setelah kepindahannya ke Mesir. Padahal ayat-ayat al-Qur’an dan Hadits yang ia ketahui sama juga.

***

Kajian masalah hukum (bahtsul masa’il) di NU menurut hemat saya masih belum memuaskan, untuk keperluan ilmiah maupun sebagai upaya praktis menghadapi tantangan-tantangan zaman. Salah satu sebabnya yang pokok adalah keterikatan hanya terhadap satu mazhab (Syafi’i). Padahal AD/ART NU sendiri menegaskan, bahwa NU menaruh penghargaan yang sama terhadap empat mazhab yang ada. Ketidakpuasan juga muncul akibat cara berpikir tekstual, yaitu dengan menolak realitas yang tidak sesuai dengan rumusan kitab kuning, tanpa memberikan jalan keluar yang sesuai dengan tuntutan kitab itu sendiri.

Dengan demikian kegiatan yang dilakukan oleh komisi bahtsul masa’il NU masih memerlukan upaya peningkatan yang serius. Paling tidak supaya apa yang dilakukannya dapat mencapai tingkat ijtihad, meskipun hanya muqayyad sifatnya, tapi tidak sekedar men-tathbiq (mencocokkan) kasus yang terjadi dengan referensi (maraji’) tertentu saja.

Tapi apapun yang dihasilkan, komisi bahtsul masa’il NU tidak pernah bermaksud untuk mengikat warganya dengan putusan-putusan itu. Jika ada di antara warga yang mentaatinya, maka hal itu hanyalah karena ikatan moral saja. Barangkali berbeda dengan putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang secara organisatoris dimaksudkan untuk mengikat seluruh warga Muhammadiyah. Dengan demikian keputusan komisi bahtsul masa’il tersebut, meski telah merupakan kesepakatan, hanyalah bersifat amar ma’ruf atau menampakkan alternatif yang dianggap terbaik di antara sekian alternatif yang ada. Sebab, sekali keputusan menyangkut masalah khilafiyah (yang masih diperselisihkan), NU tetap menghargai hak seseorang untuk memilih pendapat yang dimantepi, terutama jika menyangkut soal ubudiyah, yang notabene lebih merupakan urusan pribadi seseorang dengan Tuhannya. Maka dalam kesempatan bahtsul masail, berbagai pendapat yang ditemukan dari kitab kuning dipilih salah satunya, disertai tingkat kekuatan masing-masing ta’bir (keterangan) sebagai dasar hukum.

Berbeda soalnya jika yang melakukan putusan adalah pemerintah. Masalah khilafyah yang sifatnya non-ubudiyah murni tersebut bisa diangkat sebagai masalah negara. Jika hakim yang bertindak atas nama negara—asal saja tindakan itu sah di muka agama—memberikan putusan, maka keputusan itu mengikat masyarakat. Misalkan para hakim (qadli/ulama) berkumpul untuk menyeragamkan penyelesaian terhadap masalah khilafiyah dengan memilih satu dari pendapat-pendapat yang ada, maka pilihan mereka harus menjadi pilihan masyarakat. Kewajiban demikian bukan sekadar secara administratif, akan tetapi didukung pula oleh alasan-alasan agama. Ada kaidah hukmul-qadli yarfa’ul-khilaf, artinya putusan hakim (pemerintah) menyelesaikan perselisihan pendapat.

***

Kaidah-kaidah pengambilan hukum yang diciptakan ulama masa lalu tetap bisa dipakai sebagai metode hingga sekarang. Yang perlu digarisbawahi, sejak semula mereka menegaskan, sifat kaidah-kaidah tersebut adalah aghlabiyah (berlaku secara umum, general), hingga ada perkecualian yang tidak bisa diselesaikan oleh kaidah-kaidah tersebut. Jadi jika ada kritik, paling-paling terhadap satu dua kaidah yang justru tidak berlaku secara aghlabiyah, yang tidak memadai lagi. Kasus-kasus yang dikecualikan lebih banyak daripada yang bisa dicakupnya.

Satu kaidah dalam ushul fiqih yang barangkali dianggap orang sebagai menggiring fiqih kepada bentuk yang tidak kontekstual, adalah al-‘ibrah bi ‘umumil-lafdhi la bi khususis-sabab. Kaidah ini banyak diterjemahkan begini, “Yang menjadi perhatian di dalam menetapkan hukum fiqih adalah rumusan (tekstual) suatu dalil, bukan sebab yang melatarbelakangi turunnya ketentuan (dalil) tersebut”. Menerjemahkan “la” dengan “bukan” seperti terjemahan di atas adalah salah. “La” di situ berarti ‘bukan hanya” (la li al-‘athaf bukan la lil-istidrak). Jadi latar belakang, asbabun-nuzul maupun asbabul-wurud (sebab-sebab turun ayat al-Qur’an dan Hadits), tetap menjadi pertimbangan penting dan utama. Terjemahan yang benar dari kaidah itu adalah, “Suatu lafadh (kata atau rumusan redaksional sebuah dalil) yang umum (‘amm), mujmal maupun muthlaq (yang berlaku umum) harus dipahami dari sudut keumumannya, bukan hanya dari latarbelakang turunnya suatu ketentuan. Dengan demikian ketentuan umum itu pun berlaku terhadap kasus-kasus cakupannya, meskipun mempunyai latar belakang berbeda. Sebab jika dalil-dalil al-Qur’an maupun hadits hanya dipahami dalam konteks ketika diturunkannya, maka akan banyak sekali kasus yang tidak mendapatkan kepastian hukum.

Istilah pembaharuan fiqih sebenarnya kurang tepat, karena kaidah-kaidah dalam ushul fiqih maupun qawa’id fiqhiyyah sebagai perangkat menggali fiqih sampai saat ini tetap relevan dan tidak perlu diganti. Barangkali yang lebih tepat adalah pengembangan fiqih melalui kaidah-kaidah tadi, menuju fiqih yang kontekstual.

Kegiatan semacam ini tidak bisa dikatakan sebagai ijtihad dalam pengertian ishtilahi, melainkan ijtihad menurut pengertian bahasa. Upaya semacam itu telah cukup sebagai pengembangan fiqih. Adalah pesantren, yang paling memungkinkan mengerjakan kegiatan demikian. Kurikulum yang selama ini dipakai tidak perlu diubah, sebab dengan kekayaan itu justru akan tergali warisan ulama masa lalu. Akan tetapi kekurangan dalam pemakaian metode belajar dan mengajar jelas perlu segera ditanggulangi.

*) Diambil dari KH MA Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, 2004 (Yogyakarta: LKiS). Tulisan ini pernah dimuat majalah Pesantren No.2/Vol.II/1985.

(Dilansir NU Online, 01 November 2014)

Aswaja

Tim Kaderisasi PBNU Akan Fasilitasi Pertemuan dengan PMII

1416732610Tim kaderisasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan memfasilitasi pertemuan dengan Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) dan Ikatan Keluarga Alumi (IKA) PMII untuk membahas lebih lanjut mengenai rencana menarik kembali PMII menjadi badan otonom NU.

“Kami belum mendapatkan mandat dari PBNU, jadi sementara tetap konsentrasi melakukan kaderisasi ke berbagai daerah. Kalau sudah ada mandat dari PBNU kami siap memfasilitasi pertemuan dengan PMII dan IKA-PMII,” kata Koordnator Pelaksana Kaderisasi PBNU KH Masyhuri Malik di ruang redaksi NU Online, Jum’at (21/11) kemarin.

Dikatakannya, keputusan Munas-Konbes NU 2014 memberikan batas akhir kepada PMII sampai Muktamar 2015 untuk kembali ke NU merupakan penegasan dari keputusan rapat Pleno PBNU di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta pada awal periode kepengurusan PBNU 2010-2015. Pada Munas awal November 2012 lalu, perwakilan PWNU se-Indonesia telah sepakat menarik PMII menjadi badan otonom NU.

“Sudah banyak alasan yang disampaikan dan telah diketahui oleh para kader PMII. Namun PBNU tetap perlu menyampaikan secara langsung kepada PB PMII, IKA-PMII, atau jika perlu mengudang PKC-PKC (pengurus koordinator cabang) kenapa PMII perlu kembali menjadi badan otonom NU,” kata Masyhuri Malik.

Menurutnya, program kaderisasi NU di tingkat kampus harus bersinergi dengan program kaderisasi tingkatan lainnya dalam struktur keorganisasian NU. “Sudah dipertimbangkan, apakah PMII independen saja atau bergabung lagi secara organisatoris ke NU, dan Munas-Konbes kemarin memutuskan bahwa kalau PMII kembali lagi ke NU akan lebih besar maslahatnya, baik untuk NU dan PMII sendiri,”katanya.

Ditambahkan, tim kaderisasi NU telah melakukan langkah komunikasi yang baik dengan PMII. PB PMII juga telah mengikuti kegiatan Pelatihan Kader Penggerak (PKP) NU di Pusdiklat NU Rengasdenklok, Karawang. Pada satu angkatan bahkan PKP NU diikuti oleh Ketua Umum PB PMII periode lalu dan jajarannya serta perwakilan PKC PMII dari beberapa daerah.

“Sebenarnya sudah sempat ada kesepahaman mengenai pentingnya PMII kembali ke NU. Tapi ya namanya juga anak muda. Kita lihat saja nanti,” kata Kiai Masyhuri.

PMII didirikan pada 1960 yang merupakan kelanjutan jenjang kaderisasi NU di tingkat IPNU. Pada 1972 dalam suasana tekanan politik Orde Baru PMII menyatakan independen dari NU. Berikutnya, pada 1991 setelah NU “Kembali ke Khittah” PMII telah mengumumkan “interdependensi” yang berarti menjadi bagian dari NU tapi tidak terikat secara organisatoris.

Informasi yang diterima NU Online, PBNU telah menyiapkan beberapa langkah kaderisasi NU di tingkat kampus. Hal ini terkait dengan persebaran kader NU di berbagai perguruan tinggi di Indonesia serta semakin banyaknya kampus baru yang didirikan dengan berbadan hukum NU. Pada Muktamar 2015 nanti, jika PMII tetap tidak mau pergabung dengan NU, PBNU bahkan siap mengajukan nama organisasi kemahasiswaan NU baru yang akan disahkan dalam Muktamar NU 2015. (A. Khoirul Anam)

 

(dilansir Nu Online, 23 November 2014)

Aswaja

Memahami Keterikatan Politik dan Sains Teknologi dalam Membangun Sebuah…

hahahahaPolitik. Ketika kata politik terdengar di khalayak umum, persepsi yang akan hadir dalam benak mereka adalah KORUPSI, KEJAHATAN, MONOPOLI KEKUASAAN dan pandangan miring lainnya. Sejatinya politik bukanlah suatu perilaku atau manifestasi dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan penguasa saja. Secara etimologi, politik berasal dari Bahasa yunani (politika/polis) yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga Negara (wikipedia). Politik akan sangat akrab dengan istilah kekuasaan, kebijakan, dan konsolidasi. Apabila diartikan secara kontekstual, politik adalah segala upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, politik adalah siasat yang dilakukan oleh seseorang/kelompok untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya.

Sains berasal dari Bahasa latin “Scientia” yang berarti pengetahuan. Sund dan Trowbribge merumuskan bahwa Sains merupakan kumpulan pengetahuan dan proses. Sedangkan Kuslan Stone menyebutkan bahwa Sains adalah kumpulan pengetahuan dan cara-cara untuk mendapatkan dan mempergunakan pengetahuan itu. Sains merupakan produk dan proses yang tidak dapat dipisahkan. “Real Science is both product and process, inseparably Joint” (Agus. S. 2003: 11). Sains sebagai proses merupakan langkah-langkah yang ditempuh para ilmuwan untuk melakukan penyelidikan dalam rangka mencari penjelasan tentang gejala-gejala alam. Langkah tersebut adalah merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, merancang eksperimen, mengumpulkan data, menganalisis dan akhimya menyimpulkan. Dari sini tampak bahwa karakteristik yang mendasar dari Sains ialah kuantifikasi artinya gejala alam dapat berbentuk kuantitas.

Diskriminasi Relasi Politik dan Sains : Sebuah Refleksi

Dalam pandangan masyarakat secara umum, politik dan sains tidak dapat dihubungkan satu sama lain. Penghubungan dari kedua hal tersebut dianggap suatu kesalahan. Sains adalah sains. Politik adalah politik. Hal ini disebabkan karena hegemoni  bahwa orang yang mempelajari sains adalah orang yang cupu, kuper, tidak gaul dan atau konotasi negative lainnya. Sedangkan orang yang mempelajari ilmu politik cenderung melakukan kecurangan-kecurangan, kejahatan-kejahatan, gratifikasi, pencucian uang, korupsi, dan anggapan miring sejenisnya. Apa yang terjadi ketika kedua istilah ini selalu dinilai dengan konstruk pemikiran diskriminatif.

Dalam talkshow Indonesia Superpower yang diselenggarakan BEM FMIPA UI,Dr. Ir. Anhar Riza (Peneliti BATAN) menyebutkan bahwa tanpa sains, Negara tidak akan maju. Dengan supporting perkembangan sains yang pesat, suatu Negara akan menjadi superpower. Sebutlah Negara yang eksistensinya baru muncul pada decade ini, seperti India, China dan Iran. Mereka adalah Negara yang maju karena dampak perkembangan sains dan teknologi yang besat di Negara tersebut. Dr. Anhar Riza melanjutkan, bahwa untuk mengembangkan sains dan teknologi, harus ada upaya berkolaborasi dengan bidang lain. Dari statement tersebut, bahwa ternyata kontribusi ilmu lain (seperti manajemen ekonomi, sosiologi, politik, budaya, dlsb) terhadap sains sangat penting untuk mencapai suatu progresivitas sains dan teknologi yang pesat, cepat, dan tepat. Termasuk didalamnya adalah kontribusi ilmu politik.

Jika kita menelisik lebih dalam, kenapa Negara seperti jepang setelah era kemundurannya pasca PD II dapat dengan cepat bangkit dan kembali menjadi Negara yang berpengaruh dalam perkembangan dunia? Menurut hemat penulis, mereka menyadari bahwa suatu Negara akan maju apabila perkembangan sains dan teknologinya baik. Sehingga jepang melakukan konsolidasi politik dalam upayanya mengembangkan sains dan teknologi sekaligus orientasi dan implikasi perkembangan iptek tersebut terhadap kemajuan Negara. Dengan menguatkan wacana pengembangan sains dan teknologi secara massif. Bukankah langkah yang dilakukan jepang terhadap perkembangan sains dan teknologi dinegaranya merupakan langkah politis dalam membangun kembali kejayaan mereka? Seperti yang telah dijelaskan, politik sendiri adalah suatu upaya yang dilakukan untuk meraih kekuasaan baik secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Sehingga pemahaman politik sangat penting dikuasai oleh saintis di Indonesia.

Hatauturk (1985) menyatakan bahwa setidaknya ada beberapa tugas ilmu politik, yaitu Menetukan prinsip-prinsip yang dijadikan patokan dan yang diindahkan dalam menjalankan pemerintahan; Mempelajari tingkah-laku pemerintahan sehingga dapat mengemukakan mana yang baik, mana yang salah, dan menganjurkan perbaikan-perbaikan secara tegas dan terang; Mempelajari tingkah-laku politik warga negara itu, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok; Mengamat-amati dan menelaah rencana-rencana sosial, kemakmuran, kerjasama internasional, dan sebagainya. Apakah dalam prakteknya kita sebagai saintis muda tidak ingin melakukan konsolidasi politik terhadap perkembangan iptek di Indonesia? Padahal kita sudah sangat mengetahui bahwa Negara yang berkuasa adalah Negara dengan kemajuan sains dan terknologi terbaik. Hal ini harus menjadi refleksi bersama dalam perjalanan kita sebagai mahasiswa sains untuk kemudian memahami politik dalam arti yang sesungguhnya.

Indonesia : Ironi Negeri Potensial Sains Teknologi

Fakta dunia menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara dengan potensi Biodiversitas nomor 2 setelah Brazil dan No. 1 untuk potensi kelautannya. Namun, potensi tersebut hanya sebatas hal yang bisa dibanggakan dan diceritakan oleh guru-guru, dosen-dosen terhadap peserta didiknya tanpa adanya suatu orientasi yang jelas terkait langkah dalam mengembangkan dan memberdayakan potensinya. Padahal untuk mengembangkannya, diperlukan suatu roadmap dan planning yang jelas dalam pengembangannya sehingga dalam penelitian yang dilakukan mahasiswa, dosen atau peneliti lainnya tidak hanya berhenti pada lemari-lemari perpustakaan saja setelah menyelesaikan studinya, melainkan harus diorientasikan terhadap perkembangan sains dan teknologi terapan yang berlandaskan pengembangan potensi Sumber Daya Alam Indonesiayang konsisten dan kontinyu.

Sebenarnya, secara konsep, hal tersebut dapat terlaksana. Namun dalam tahap teknis pelaksanaan, sering sekali mengalami jalan terjal. Apabila diamati secara mendalam, kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkesan mengesampingkan pengembangan sains dan teknologi menyebabkan kontribusi saintis di Indonesia sangat ironis. Akhirnya, para saintis Indonesia lebih memilih mengembangkan keilmuan sains dan teknologinya di luar negeri ketimbang dalam negeri. Fakta ini sangat memukul jiwa kita sebagai bangsa Indonesia.

Pemerintah Indonesia yang tidak begitu pro-aktif mengenai perhatiannya terhadap pengembangan sains dan teknologi tidak dapat kita salahkan begitu saja. Sebuah kewajaran ketika seorang masinis tidak becus menjadi pilot. Begitu pula saintis di Indonesia, sedikitnya ilmuwan yang terlibat langsung dalam dinamika perpolitikanlah yang menyebabkan hal ini terjadi. Seharusnya, para saintis juga berkontribusi lebih dalam sistem pemerintahan, sehingga para ilmuwan dengan mudah dapat mengkonsolidasikan secara politik untuk pengembangan sains dan teknologi di Indonesia. Amati saja di kursi parlemen, berapa ilmuwan atau pejabat dengan gelar akademik Sains atau Teknik dalam Kursi DPR. Dari total 560 anggota DPR, hanya 20-30 orang dengan latar belakang profesi sains dan teknologi. Selebihnya, kursi DPR didominasi oleh pejabat dengan latar belakang profesi social, budaya, ekonomi, manajemen, agama, dan politik yang notabene tidak akan begitu paham terhadap pentingnya perkembangan sains dan teknologi dimana hal tersebut menyebabkan potensi Sumber Daya Alam yang seharusnya menjadi garapan saintis di Indonesia, malah di monopoli oleh asing. Dengan angka seperti itu, sangat sulit bagi Saintis di Indonesia untuk merumuskan suatu roadmap untuk mengembangkan potensi-potensi sains dan teknologi dan kemudian merealisasikannya. Komposisi kursi parlemen harus merata dari berbagai disiplin keilmuan sehingga dapat bersama-sama membangun Negara yang kita cintai ini.

Hal ini harus menjadi perhatian kita sebagai mahasiswa sains dan teknologi, selain mengembangkan keilmuan berdasarkan keprofesiannya, ilmu politik serta ilmu social lainnya tidak tabu untuk kemudian dipelajari oleh mahasiswa sains dan teknologi karena pada dasarnya, hubungan sains dan politik dapat menjadi sangat erat untuk kemudian dapat dikolaborasikan sesama fungsinya dalam konsolidasi politik pengembangan sains dan teknologi, bukan akhirnya terdikotomi oleh isu-isu yang menyudutkan kedua disiplin ilmu tersebut. Dengan memahami Politik dan Sains (Understanding about Science-Politic), kita dapat bersama-sama membangun Indonesia di masa mendatang dengan memanfaatkan potensi-potensi sains yang ada di Indonesia sehingga kedepannya Indonesia dapat menjadi Negara yang disegani dalam pergaulan Internasional.

 

Fawwaz M. Fauzi, Pengurus Rayon PMII Pencerahan Galileo Masa Khidmat 2014-2015

Aswaja

Saatnya PMII Kembali ke Pangkuan NU

aswaaaaaaaaaaaaWacana kembalinya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menjadi Badan Otonom (Banom) Nahdlatul Ulama (NU) mulai memasuki titik ujung. Hal ini didasarkan pada hasil Sidang Komisi Organisasi Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes NU) pada Sabtu, 1 November 2014. PBNU dan perwakilan wilayah NU dari seluruh Indonesia telah sepakat memberikan tenggang waktu kepada PMII hingga menjelang Muktamar NU 2015 nanti. Jika tidak ada sikap PMII kembali ke NU, ada kemungkinan NU akan membuat organisasi kemahasiswaan yang baru di bawah naungan NU.

Menilik pada sejarah, berangkat dari hasrat atau panggilan nurani mahasiswa NU untuk mendirikan organisasi merupakan hal yang wajar, karena kondisi sosial politik pada dasawarsa 50-an memang sangat memungkinkan untuk mendirikan organisasi baru.

Hasrat tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk Ikatan Mahasiswa NU (IMANU) pada akhir 1955 yang diprakarsai oleh beberapa pimpinan pusat dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU). Namun IMANU tak berumur panjang, karena PBNU secara tegas menolak keberadaannya. Tindakan keras itu dilakukan lantaran IPNU baru saja lahir, yakni pada tanggal 24 Februari 1954. “Apa jadinya jika baru lahir saja belum terurus sudah terburu menangani yang lain,” logika yang dibangun oleh PBNU. Jadi keberadaan PBNU bukan pada prinsip berdiri atau tidak adanya IMANU tapi lebih merupakan pertimbangan waktu, pembagian tugas dan efektifitas waktu.

Pada tanggal 14-16 Maret 1960 IPNU menggelar Konferensi Besar di Kaliurang,  Yogyakarta. Konferensi inilah yang menjadi cikal bakal pendirian suatu organisasi mahasiswa yang terlepas dari IPNU baik secara struktural maupun administratif, kemudian dikristalkan dengan nama PMII. Selanjutnya, PMII diabadikan dalam dokumen kenal lahir yang dibuat di Surabaya. Tepatnya di Taman Pendidikan Putri Khodijah pada tanggal 17 April 1960 bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1379 H.

Independensi PMII

Jatuhnya rezim Orde Lama dan naiknya Soeharto sebagai penguasa Orde Baru telah membawa Indonesia kepada perubahan politik dan pemerintahan baru. Pada masa Orde Baru (1966) situasi sosial politik semakin panas dan banyak organisasi-organisasi mahasiswa yang berafiliasi dengan kekuatan politik untuk sepenuhnya mendukung dan menyokong kemenangan partai. Akhirnya, PMII yang sejak kelahirannya sedikit banyak terpengaruhi oleh kondisi politik, gerakan PMII juga cenderung bersifat politik praktis dengan menjadi Under-bow partai NU.

Keterlibatan PMII dalam dunia politik praktis semakin jauh pada pemilu pertama, tahun 1971. Keterlibatan tersebut disinyalir sangat merugikan gerakan PMII sebagai organisasi mahasiswa, yang menyebabkan PMII mengalami kemunduran  dalam banyak hal. Hal ini juga berakibat buruk pada beberapa Cabang PMII di daerah-daerah.

Kondisi ini menuntut PMII untuk mengkaji ulang gerakan yang telah dilakukannya, khususnya dalam dunia politik praktis. Setelah melalui berbagai pertimbangan, maka pada Musyawarah Besar tanggal 14-16 Juli 1972 PMII mencetuskan deklarasi Independen di Murnajati, Lawang, Jawa Timur, kemudian dikenal dengan “Deklarasi Murnajati.

Sejak itulah PMII secara formal-struktural lepas dari naungan partai NU. PMII membuka ruang sebesar-besarnya tanpa berpihak kepada salah satu partai politik. Pada saat itu PMII Cabang Yogyakarta mendorong secara total di canangkannya independensi PMII. Dengan alasan bahwa PMII sebagai organisasi kemahasiswaan dan kelompok insan akademis yang harus bebas menentukan sikap.

Menakar Kembalinya PMII Pada Rahim NU

Melihat fakta sejarah, keluarnya PMII dari naungan NU lantaran NU menjadi Partai Politik. PMII sebagai gerakan mahasiswa terpasung dalam bergerak. PMII lebih menjadi under-bow NU di level mahasiswa. Sikap kritis dan kepekaan sebagai organisasi kemahasiswaan tumpul dengan sendirinya. Namun, ada beberapa hal kenapa hari ini PMII dirasa penting kembali ke pangkuan NU.

Pertama, muktamar ke-27 di Situbondo pada tahun 1984, di bawah kepemimpinan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) NU menyatakan sikap “kembali ke khittah 1926”. NU melepaskan diri sebagai partai politik dan kembali menjadi organisasi sosial keagamaan.

Dengan demikian, alasan keluarnya PMII karena NU menjadi partai politik hari ini sudah tidak dibenarkan lagi. Kembalinya NU ke khittah 1926 membenarkan kembalinya PMII menjadi badan otonom NU. Karena cita-cita yang diusung keduannya sama.

Kedua, berakhirnya otoritarianisme Orde Baru dan munculnya era reformasi. Dimana, PMII pada masa Orde Baru memakai logika vis a vis terhadap Negara dengan selalu melakukan kritik. Sikap ini dibenarkan karena Soeharto pada saat itu memimpin dengan cara militeristik, memasung dan menindas hak kebebasan semua warga serta memihak pada golongan tertentu. Hadirnya Negara pada masa Orde Baru sangat represif, PMII menyadari itu.

Akan tetapi, kehadiran Negara pasca reformasi berbeda jauh dengan Orde Baru. Kebebesan sudah bisa dirasakan oleh semua elemen masyarakat Indonesia. Saat ini mesin kekuasaan sudah bergerak cepat dan terbuka lebar, bersikap demokratis transformatif adalah pilihan yang harus diambil. Memperbaiki dari dalam mendorong agenda kesejahteraan  merupakan agenda besar yang harus terpatri secara terus menerus dalam tubuh PMII. Bagaimanapun juga PMII dan NU sama-sama mempunyai komitmen menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ketiga, munculnya kelompok-kelompok makar dengan nama agama dan spirit Ahlus Sunnah Wal Jamaah (Aswaja) yang diusung PMII dan NU. Banyaknya kelompok makar yang ingin menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam merupakan masalah serius. Jika hal ini dibiarkan maka cita-cita NU dan PMII tinggal slogan saja.

NU maupun PMII sudah final dengan Pancasila dan NKRI merupakan harga mati. Dengan berlandaskan Aswaja, selama ini NU dan PMII merupakan kelompok Islam Indonesia yang sangat toleran dengan kelompok lain. Nah, kalau NU dan PMII berjalan dengan sendiri-sendiri kekuatan besar itu akan terbelah menjadi dua.

Berangkat dari kultur dan tradisi yang sama, bagaimanapun juga PMII adalah tameng terakhir yang bergerak di level mahasiswa (pemuda) dalam mempertahankan paham Aswaja. Untuk menjadi jamaah yang besar dalam merealisasikan cita-cita bangsa PMII harus menjadi bagian dari NU. Dengan demikian, jika PMII kembali ke pangkuan NU, eksistensi Pancasila dan Keutuhan NKRI akan semakin terjaga pula. Agar Islam yang menghargai sesama, menghargai tradisi, dan Islam yang rahmatal lil ‘alamin ini tetap menjadi ciri khas Islam Indonesia.

Menurut penulis sendiri, wacana kembalinya PMII menjadi Badan Otonom NU bisa dibenarkan untuk saat ini. Seperti yang telah disampaikan oleh PBNU dan juga para sesepuh PMII. Dimana, selama ini ada keterputusan jenjang kaderisasi. IPNU sebagai organisasi pelajar juga bergerak di Perguruan Tinggi. Agar kaderisasi IPNU fokus di pelajar, NU butuh wadah yang jelas di level mahasiswa. PMII merupakan oraganisasi yang tepat, karena PMII lahir dari rahim NU.

Namun penulis di sini melihat ada dua hal urgen yang harus dilakukan PMII ketika sudah kembali ke naungan NU. Pertama, PMII mampu menginternalisasi pemahaman Aswaja. Karena sejauh ini saya melihat pemahaman Aswaja bukan menjadi hal utama dalam kaderisasi PMII. Seakan-akan pemahaman Aswaja dianggap cukup karena kader PMII mayoritas dari pesantren yang kulturnya NU. Generalisasi semacam ini tidak bisa dibenarkan.

Kedua, tidak ada patronase pada partai politik. Jika PMII berpatron pada partai politik dan cenderung menjadi tujuan utama untuk meniti karir ini akan berakibat fatal. Spirit kembalinya PMII ke pangkuan NU tak akan membuahkan hasil apa-apa. Namun bukan berarti PMII tidak boleh berpolitik. Yang dimaksud di sini adalah, tradisi transaksional yang mengatasnamakan organisasi harus dihilangkan. Bagaimanapun juga NU dan PMII mempunyai dua identitas, NU dan PMII sebagai organisasi serta NU dan PMII sebagai Jamaah.

Saya rasa, jika dua hal di atas di penuhi maka kembalinya PMII menjadi badan otonom NU akan menjadi kekuatan besar di Republik ini. Keberadaan PMII dan NU akan menjadi tameng pertahanan NKRI. Sejarah pun akan mencatat momen penyatuan kembali NU dan PMII. Sehingga membicarakan Indonesia tidak lengkap tanpa membicarakan NU dan PMII juga. Karena Indonesia, NU dan PMII tiga hal yang tidak bisa dipisahkan. Jika ingin berbicara pada sejarah, inilah saat yang tepat PMII kembali kepangkuan NU.

Abdul Rahman Wahid, pengurus Rayon PMII Ashram Bangsa, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Masa Khidmat 2014-2015

(dilansir Nu Online, 5 November 2014)

Sambutan

Sambutan Ketua Rayon PMII Pencerahan Galileo

603034_305598286228278_698754000_nAssalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Yang terhormat, pengurus PB PMII, PKC PMII, PC PMII, dan PR PMII seluruh Indonesia serta kader PMII di seluruh pelosok nusantara

Yang terhormat, seluruh warga negara Negara Kesatuan Republik Indonesia

Hamdan Wasyukron Lillah, Wasshalatu wassalamu ‘alaa Rosulillah. Waba’d

Indonesia telah mengalami perjalanan panjang sebagai sebuah Negara dengan cita-cita yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Indonesia adalah Negara dengan Sumber Daya Alam (SDA) Terkaya di Dunia, sehingga potensi-potensi pembangunan menuju Negara yang Adil dan Makmur seharusnya menjadi suatu hal yang mudah. Namun faktanya, perjalanan Indonesia menuju terealisasinya nilai-nilai Pancasila sangat sulit dilalui. Bahkan, catatan sejarah menyebutkan bahwa sejatinya hanya sebagian kecil perubahan-perubahan yang dilakukan Rakyat Indonesia menuju Kedaulatan Republik ini seutuhnya, yang sebagian kecilnyapun nyatanya ditunggangi kepentingan politik dari golongan lain atau bahkan Negara lain, sebut saja peristiwa G30S, lengsernya Soekarno, Soeharto bahkan Gusdur. Dinamika perpolitikan pada dekade ini tidak menutup kemungkinan adanya campur tangan kepentingan suatu golongan sehingga tidak ada langkah yang mendinamisasi secara cepat dan terarah. Hal itu menyebar ke seluruh elemen pemerintahan, elemen pengusaha, awak media dan elemen-elemen lainya. Bahkan institusi yang seharusnya suci dari prakter kepentingan politik, digunakan para elit untuk adu eksistensi dan meraup kepentingan pribadi, termasuk di wilayah Pendidikan Perguruan Tinggi.

Carut marutnya negeri ini menyebabkan Indonesia selalu tetap dengan sebutan Negara berkembang, padahal 69 tahun lalu Proklamasi Kemerdekaan Negeri ini sudah dikumandangkan. Apakah hingga yaumul hisab Indonesia akan selalu eksis dengan sebutan Negara berkembang? Jika tidak, apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu terhadap negeri ini? Apa yang sudah dan akan kita lakukan untuk negeri ini? Berapa ratus ribu lulusan PT yang di wisuda setiap tahunnya, baik dari S-1, S-2, dan S-3? Berapa ratus Sarjana, Magister, atau bahkan Doktor bidang Sains yang diluluskan setiap tahunnya? Adakah penemuan para akademisi kita yang begitu berguna bagi kelangsungan perkembangan negeri kaya ini? Saya rasa pertanyaan ini tidak perlu jawaban ketika hanya berupa ‘DIAM’ yang anda lakukan setelah menjawabnya.

Mahasiswa adalah manusia pilihan yang seharusnya mempunyai peranan penting sebagai penggerak bangsa ini menuju progresivitas massif perkembangannya. Mahasiswa sebenarnya bukan mahasiswa yang bangga dengan IPK yang tinggi. Mahasiswa seharusnya lebih peka terhadap realitas social kebangsaan. Ironisnya, posisi ini tidak disadari atau bahkan sengaja untuk tidak disadari oleh mahasiswa saat ini, bahkan ditataran kampus yang menurut hemat saya sangat massif sekali terkait penggunaan isu-isu kebanggaan simbolitas yang realitanya bertentangan. Sungguh merupakan degradasi nilai-nilai nasionalisme yang sangat disayangkan.

Sebagai mahasiswa saintek yang memang berbasis pengembangan ilmu eksakta, bukan hal yang tabu bagi kita untuk belajar dan lebih memahami arti dari sebuah nasionalisme dengan peduli terhadap kondisi bangsa ini. Dengan disiplin ilmu yang kita miliki, kita rubah paradigma berbangsa, gerakan bernegara, dan refleksi keindonesiaan. Semua itu dirasa memerlukan suatu wadah yang menampung kepedulian-kepedulian terhadap negeri ini melalui sebuah organisasi pergerakan. Dengan berangkat dari ideology Ahlussunnah Wal Jamaah sebagai manhajul fikr dan manhajul harakah, Pergerakan Mahasiswa Indonesia hadir sebagai tameng NKRI dalam mengawal seluruh aspek dalam konteks berbangsa dan bernegara. Dalam perjalanannya sebagai organisasi pergerakan, PMII mampu memposisikan diri sebagai agent of change and agend of social control, baik di lingkup kampus maupun di lingkup luar kampus.

Selaku mandataris Pengurus Rayon PMII Pencerahan Galileo sebelumnya, kami mengajak sahabat-sahabati saintis dalam berkhidmat dan berkomitmen bersama kami dengan taqwa, intelektualitas dan professinalitas demi terciptanya kebenaran kejujuran dan keadilan. Dalam kaidah ushul fiqh disebutkan, “kebaikan yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir”.

KEJAHATAN YANG MERAJALELA BUKAN DISEBABKAN KARENA SEDIKITNYA ORANG BAIK DAN BANYAKNYA ORANG JAHAT, NAMUN DIKARENAKAN BANYAKNYA ORAANG BAIK YANG MEMILIH ‘DIAM!’ Pantaskan kita masih diam?

 

Tetap dengan tangan terkepal dan maju kemuka!!!

 

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Tharieq

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

 

Tri Angga Deni Istianto

Ketua Rayon PMII Pencerahan Galileo

Masa Khidmat 2014-2015

 

Aswaja

Sahabat Zamroni : Tokoh Pergerakan yang Inspiratif

zamronioooooooooooPergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dalam perjalanannya sudah banyak melahirkan tokoh-tokoh nasional dan cukup mewarnai dalam dinamika perpolitikan yang terjadi di Indonesia dengan visi perubahan bangsa, Mahbub Junaidi, Muhammad Zamroni, Surya Dharma Ali, Muhaimin Iskandar, Nusron Wahid, Malik Haramain dll. nama-nama tersbut adalah sebagian tokoh yang pernah merasakan dinamika organisasi yang bernama PMII, tapi dari sekian banyak tokoh yang dilahirkan oleh PMII masih ada yang dilupakan oleh kader-kader PMII sendiri yang semestinya harus dijadikan spirit dalam membangun PMII yang lebih bermartabat bagi kader PMII maupun bagi organisasi.

Sahabat Muhammad Zamroni adalah tokoh yang tidak banyak masyarakat tau, bahkan nama yang lebih akrab di panggil Sahabat Zamroni ini tidak terlalu populer dimata kaum pergarakan, padahal jasa-jasa yang dilakukan oleh Zamroni tidak kalah penting untuk dijadikan sebuah motivasi dan spirit gerakan PMII kedepannya, mantan ketua umum PB. PMII pada tahun 1967-1970 ini hanya lebih dikenal sbagai ketua umum PB. PMII setelah Sahabat Mahbub Junaidi tapi banyak kalangan tidak mengenal sebagai sosok atau tokoh gerakan nasional, bahkan nama Muhammad Zamroni menghilang begitu saja.

Disadari atau tidak, terjadinya aksi besar-besaran pada tahun 1966 yang mengatasnamakan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) adalah buah keringatnya Sahabat Zamroni bersama mahasiswa-mahasiswa yang tersebar di Indonesia dan sahabat Zamroni dipilih sebagai Ketua Presidium KAMI Pusat (Mulai pertama dibentuk sampai bubar), KAMI adalah motor gerakan mahasiswa angkatan 66 yang bertujuan untuk merobohkan rezim orde lama (orla), yang pada saat itu Ir. Soekarno sebagai presiden yang memakai sintem terpimpin. Zamroni juga ditengarai sebagai tokoh yang menginspirasi setelah Ir. Soekarno. keberhasilan dalam menumbangkan rezim orde lama tidak terlepas dari tokoh-tokoh pada masanya dan Zamroni adalah seorang pemberani untuk mmerangi segala ketidakadilan di bangsa ini.

Tokoh muda pada masanya memberikan inspirasi tersendiri bagi kalangan kaum pergerakan (PMII) karena dia satu-satunya Ketua Umum PB. PMII yang dipilih tanpa kehadirannya di lokasi kongres, karena pada waktu Zamroni lagi di Tokyo – Jepang, dalam rangka operasi jari tangan kanan akibat kecalakaan mobil sewaktu konsolidasi KAMI ke daerah Serang. Tokoh yang fenomenal dalam perkembangan PMII ini sangat memberikan nuansa yang “Berani dan Kritis”

Perjalanan Zamroni tidak hanya berhenti pada kepuasan dalan meruntuhkan Rezim Orde Lama, tapi Zamroni adalah sosok yang sangat memperhatikan keberlangsungan organisasi (PMII) dalam menapaki masa depan organisasi. Pada masa kepemimpinan sahabat Zamroni yang ke dua inilah PMII menyatakan diri “Independen”, (dicetuskan di MUBES II di Murnajati Lawang Malang 1972). Dialah penggagas Independensi PMII. Pada masa kepemimpinan sahabat Zamroni inilah PMII berkembang sangat pesat terutama jika dilihat dari segi banyaknya Cabang-cabang yang ada, tidak kurang dari 120 cabang yang hidup diseluruh Indonesia. Suatu prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat sulit terulang kembali hingga sekarang ini.

Dari berbagai jasa-jasanya yang telah jadi inspirasi bagi kader PMII maupun bagi tokoh gerakan masa kini, sangat tidak pantas kalau perjuangannya hanya dimaknai dengan memperingati semacam open ceremony, tapi gambaran gerakan yang dilakukan oleh Muhammad Zamroni harus dijadikan spirit gerakan dalam menapaki perubahan bangsa. Tokoh Gerakan pemeberani seperti Zamroni tidak banyak orang yang menuliskan tentang Gerakan dirinya, semangat gerakannya hanya terdengar dari sebuah cerita-cerita kecil dari sebuah forum-forum dan seminar-seminar tentang gerakan nasional. baru disadari bahwa Zamroni adalah tokoh yang mulai menghilang.

Drs. HM. Zamroni bin Sarkowi, Berpulang ke Rahmatullah pada dini hari pukul 03.00 WIB, Hari Senen Tanggal 5 Februari 1996, di RS Fatmawati Jakarta Selatan karena sakit sesak pernafasan dan stroke yang diderita sejak lama. Meninggalkan seorang Isteri, 3 (tiga) orang putra-putri dan 4 (empat) orang cucu. Dimakamkan di Pemakaman Khusus Tanah Kusir Jakarta.

(Sumber: http://anthokmerdeka.blogspot.com)