Rabu , Desember 12 2018
Breaking News
Home / Teropong / Memahami nilai-nilai pancasila sebagai salah satu dari 4 pilar kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Memahami nilai-nilai pancasila sebagai salah satu dari 4 pilar kehidupan Berbangsa dan Bernegara

a b

Oleh : Sahabat M.Azwar Afandi
Pancasila sebagai ideologi bangsa lahir melalui pproses yang panjang dengan bertsendikan dalam kebhineka-an dan seiring perjalanan sejarah bangsa indonesia.Dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara Pancasila dapat di dudukan pada empat pilar utama.

Pilar pertama bahwa secara ideologis Pancasila harus di pahami secara terpadu dengan keseluruhan kandungan nilai yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Undang dasar 1945.

Pilar kedua, secara konstitusional Pancasila harus di jabarkan ke dalam setiap pasal Undang-Undang dasar serta peraturan perundand-undangan lainnya, baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah, dan ditindaklanjuti dalam kebijakan dan strategi nasional.

            Pilar ketiga, secara politik pancasila harus dilaksanakan secara politik pancasila harus dilaksanakan dalam wadah negara kesatuan republik indonesia dengan sistem pemerintahan demokrasi presidensial.

            Pilar keempat, secara kultural pancasila dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan dari masyarakat indonesia yang amat majemuk dari segi ras,etnik,agama,suku,warna kulit dan golongan, sesuai sesanti yang terdapat dalam lambang negara “Bhineka Tunggal ika “.

 

MEMAHAMI NILAI-NILAI PANCASILA

Bangsa Indonesia telah menetapkan konsensus nasionalnya, yakni Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara Republik Indonesia. Karena itu, Pancasila bukan saja menjadi pandangan hidup (way of life) bangsa Indonesia, akan tetapi juga menjadi ideologi negara. Dengan demikian, seluruh orientasi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat haruslah bersendikan pada Pancasila, bukan pada yang lainnya. Sementara itu, Pancasila hanya akan menjadi sendi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, jika Pancasila telah mewujud di dalam kehidupan keseharian bangsa indonesia, di dalam bidang ekonomi, politik, hukum, sosial maupun budaya.Untuk memahami Pancasila, ada baiknya kita mencoba untuk mengurai dan mencandra  spirit, jiwa setiap sila dari Pancasila.

Mari kita lihat sila I, Ketuhanan yang Maha Esa. Di tengah masyarakat yang majemuk, kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa diwujudkan melalui berbagai agama atau berbagai kepercayaan, termasuk kepercayaan-kepercayaan lokal. Para Pendiri bangsa Indonesia memilih kalimat Ketuhanan yang Maha Esa, dan Bung Karno memilih kalimat Ketuhanan Yang Berkebudayaan, bukan ke-Islaman yang maha kuasa, atau ke-Kristenan yang maha kuasa, atau ke-Budha-an yang maha perkasa, juga bukan ke-Hindu-an yang maha digdaya, dan seterusya. Oleh karena semua agama dan kepercayaan yang ada di seluruh masyarakat Indonesia mengakui adanya Tuhan, maka pilihan Ketuhanan Yang Maha Esa bersifat inklusif, mencakup, mewadahi. Tidak mengagungkan-agungkan, tidak membesar-besarkan, tidak menghebat-hebatkan agama/kepercayaan yang satu, dan tidak juga mendiskriminasi atau meremehkan agama/kepercayaan yang lain. Dan dengan demikian, Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan saja mencerminkan realitas dan religiusitas masyarakat Indonesia, akan tetapi juga mengakomodir berbagai agama dan kepercayaan yang beragam dan berbeda-beda itu. Di situlah letak kekuatan, letak daya integratif dari sila Ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, di dalam sila pertama ini, sudah tersirat spirit pengakuan terhadap kebhinekaan berbagai aliran kepercayaan atau agama

.

Sila ke II, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Jika kita membaca kembali pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 di hadapan sidang BPUPKI, kita dapat memahami apa makna sila ini. Sila ini disebutnya sebagai Internasionalisme. Yang hendak ditekankan oleh Bung Karno dengan sila ini adalah posisi nasionalisme Indonesia yang terkait erat dengan pergaulan internasional, sehingga bukan nasionalisme yang sempit, bukan nasionalisme yang chauvinistik. Dengan cara demikian, Indonesia mengakui dan ikut memperjuangkan tujuan-tujuan kemanusiaan internasional, tetapi dengan cara-cara yang adil dan beradab. Dengan cara-cara yang menghormati kedaulatan bangsa-bangsa.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, bukanlah sembarang frasa yang dituliskan secara serampangan. Sila ini bersifat merangkum, mengakomodir, mewadahi berbagai ragam suku bangsa yang menyebar dari Sabang sampai Marauke,  dengan segala adat istiadatnya, dengan kebiasaan-kebiasaannya, dengan keragaman keseniannya, dengan keragaman pola makan dan jenis makanannya, dengan keragaman jenis dan cara berpakaiannya, dengan keragaman nilai dan norma-normanya, pranata sosialnya, dsb. Mereka semua, yang majemuk itu, yang beragam-ragam itu, dipersatukan di dalam suatu kesatuan kehidupan  yang disebut dengan Kebangsaan Indonesia. Dengan demikian, di dalam sila ini sekaligus terkandung pengakuan atas kebhinekaan yang dipayungi oleh suatu semangat persatuan sebagai sebuah bangsa; pengakuan atas aturan dan norma-norma lokal, yang diikuti dengan kesediaan untuk mengakui dan mentaati aturan dan hukum nasional; pengakuan atas keunikan, tetapi yang diikuti dengan toleransi dan solidaritas. Di dalam sila ini terkandung nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme, yakni pengakuan terhadap keberagaman, akan tetapi tetap di dalam suatu kesatuan bangsa. Sila ini mengakui “unity in diversity” (persatuan dalam keberagaman) bukan “unity in uniformity” (persatuan dalam keseragaman).

Ke luar, sila ini menggambarkan sekaligus mencita-citakan adanya sebuah entitas bangsa yang memiliki kepribadian, kedaulatan dan martabat, yang harus diakui dan dihormati oleh bangsa-bangsa di dalam pergaulan internasional. Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, kebangsaan Indonesia bukanlah kebangsaan yang chauvinistik, tetapi kebangsaan yang mengakui kedaulatan, martabat dan kebesaran bangsa-bangsa lain, sejauh bangsa-bangsa lain itu mengakui dan menghormati kedaulatan bangsa Indonesia.

Bertitik tolak dari pemahaman seperti ini, marilah kita tengok sejenak, apakah otonomi daerah yang sekarang ini berjalan, menumbuhsuburkan kebangsaan Indonesia, atau malah menumbuhsuburkan etno nasionalisme, memperkuat rasa kedaerahan, atau malah memperkuat kecenderungan desintegrasi ?  Juga kebebasan dan demokrasi yang kita jalani, memperkuat kebangsaan Indonesia atau malah meruntuhkannya ? Persoalan-persoalan ini haruslah dilihat sebagai tantangan terhadap Pancasila. Di sinilah NKRI menjadi pilihan strategis yang tidak boleh tergoyahkan. Karena hanya melalui NKRI (yang berdasarkan pada UUD’45 dan Bhineka Tunggal Ika) sila kebangsan ini dapat direalisasikan.

Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan. Sila ini pun sangat jelas, diangkat dan direfleksikan dari realitas kehidupan sosial-budaya bangsa Indonesia. Yaitu kehidupan sosial budaya yang di dalamnya dipenuhi semangat musyawarah, dilaksanakan di dalam suatu permusyawaratan-permusyawaratan rakyat, di dalam pertemuan adat, di dalam pertemuan warga desa, didalam pertemuan-pertemuan di Rumah Panjang di Kalimantan, dalam pertemuan-pertemuan Banjar di Bali, dalam pertemuan-pertemuan ninik mamak di Rumah Gadang di Minangkabau, dsb. Karena itu, Pancasila mencita-citakan agar kerakyatan Indonesia dipimpin oleh hikmatnya kebijaksanaan yang muncul dari permusyawaratan-permusyawaratan langsung (di desa-desa, di antara suku-suku, diantara kerabat-kerabat, diantara warga di tingkat RT, RW, kelurahan atau diantara kelompok-kelompok), atau pun permusyawaratan yang dilaksanakan oleh wakil-wakil rakyat. Secara negatif bisa dibaca demikian :yang dicita-citakan oleh sila ini bukanlah kerakyatan yang dipimpin oleh kekerasan, bukan kerakyatan yang dipimpin oleh politik transaksional, bukan kerakyatan yang dipimpin oleh individualisme, bukan pula kerakyatan yang dipimpin oleh “money politics’, bukan kerakyatan yang dipimpin oleh fundamentalisme dan radikalisme agama, bukan kerakyatan yang dipimpin oleh sektarianisme, bukan kerakyatan yang dipimpin oleh terorisme, juga bukan kerakyatan yang dipimpin oleh pragmatisme dan fundamentalisme pasar bebas. Tetapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan yang disarikan dari permusyawaratan. Oleh karena itu, sila ini, bersama sila keadilan sosial, oleh Bung Karno disebut sebagai sosio-demokrasi,bukan liberal demokrasi. Demokrasi yang bersendikan pada musyawarah rakyat, bukan demokrasi yang bersendikan pada kepentingan pribadi-pribadi. Demokrai yang berlaku bukan hanya di bidang politik saja, akan tetapi juga di bidang ekonomi.

Demokrasi liberal di bidang politik dan ekonomi hanya akan melahirkan medan kontestasi dan pertarungan kepentingan-kepentingan invidual atau kelompok, bukan kepentingan bangsa. Ruang politik dan ekonomi yang dibangun di atas dasar demokrasi liberal, hanya akan dimenangkan oleh orang-orang yang memiliki kekuatan uang, kekuasaan, atau oleh orang-orang yang populer tapi belum tentu populis. Itulah sebabnya, Pancasila menawarkan sosio-demokrasi, yaitu demokrasi yang didasari oleh semangat musyawarah, baik antara golongan kaya maupun golongan miskin. Demokrasi yang didasari oleh semangat musyawarah antara berbagai kelompok agama, kepercayaan, suku, ras atau golongan.

Sila kelima ,Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mencapai kehidupan yang adil dan makmur. Adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Itulah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan keadilan dan kemakmuran bagi sekelompok apalagi segelintir orang. Bung Karno menyatakan bahwa tujuan mendirikan Indonesia merdeka ini, bukan semua untuk satu (orang atau golongan) bukan juga satu (orang atau golongan) untuk semua, akan tetapi semua untuk semua.

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia haruslah merupakan konsekuensi dari pelaksanaan sila pertama hingga keempat, tetapi sekaligus keadilan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia itu haruslah bersendikan pada nilai-nilai Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmatnya kebijaksanaan yang muncul dari permusyawaratan-permusyawaratan langsung, maupun permusyawaratan para wakil rakyat. Dengan ini menjadi jelas, bahwa keadilan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, bukanlah bersendikan kepada nilai-nilai atheisme, kekerasan, pragmatisme, kesukuan, sektarianisme, liberalisme dan individualisme.

1jurnal Kajian Lemhannas RI |EDISI 14|DESEMBER2012 hal.99-100
2 Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014 dalam buku : ” Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara”hal.12

1Moh Ichank “butir-butir pancasila”, diakses dari http://uudpanc.blogspot.com

2bambud_fisip-fisip  “Urgensi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”, diakses dari http://bambud_fisip-fisip.web.unair.ac.id
3Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014 dalam buku : ” Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara”.hal.12,hal.44-68

Tentang sahabatgalileo

Lihat Juga

Cara Pemecahahan Terhadap Penurunan Elektabilitas Jokowi

PMII Galileo – Cara  untuk  meyakinkan dugaan atau hipotetis tentang tingkat keterpilihan Bakal Calon (Balon)/Calon dalam …

GERAKAN AKSI MENULIS

Tanggal 10 November, merupakan hari dimana sejarah tidak bisa di lupakan, hari dimana para pahlawan …

Biografi Agus Herlambang, Ketua Umum PB PMII Masa Khidmat 2017-2019

PMII Galileo – Akrab dipanggil dengan Mr. Agus atau Sahabat Agus, lengkapnya adalah Agus Mulyono Herlambang …

Biografi Ahmad Hifni, Penulis Buku Menjadi Kader PMII

PMII Galileo –  Ahmad Hifni kelahiran di Jember, Jawa Timur pada tanggal 11 Agustus 1993. Ia …

Biografi Ibnu Taimiyyah

PMII Galileo – Syaikhul Islam Al Imam Abul Abbas namanya adalah Ahmad bin Abdul Halim Abdus …

Biografi Sahabat Mahbub Junaidi

PMII Galileo –  Mahbub Djunaidi sosok kelahiran Jakarta 27 juli 1933 ini memang begitu gemar …

Buletin Teropong Edisi September 2016

Karena dengan menulis, hidup kita terasa manis. Salam Jurnalistik..!! Puji Syukur, Alhamdulillah.. Buletin Teropong Episode …

ASEP PEMUDA YANG KEKINIAN

  By:m.azwar afandi Kisah pemuda bernama Asep, sang pemuda yang kekinian. Kehidupan Asep sehari hari …

Refleksi Gender yang (agak) Bias

Selamat siang dan selamat beraktivitas dihari Senin, sahabat-sahabat pergerakan. Setidaknya cuaca dihari ini masih menunjukkan …

Peingatan Hari Ibu Oleh PMII Rayon “ Pencerahan” Galilleo

  Acara perigatan hari ibu yang dilakukan oleh PMII Rayon Pencerahan Galileo (RPG) ini dilaksanakan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *