Rabu , Desember 12 2018
Breaking News
Home / Aswaja / Permendikbud No 49 pasal 17 tahun 2014 terhadap Progresivitas Pemberdayaan Intelektual Mahasiswa, Relevankah?

Permendikbud No 49 pasal 17 tahun 2014 terhadap Progresivitas Pemberdayaan Intelektual Mahasiswa, Relevankah?

Oleh : Fawwaz Muhammad Fauzi*)

Apa yg terjadi dengan sistem pendidikan di indonesia? Ada apa dengan pemerintah? Sistem pendidikan yang dibangun di indonesia dalam konteks pendidikan formal sering berubah-ubah dikuti dengan pergulatan yang panjang. Sebut saja serabi hangat tahun ini seperti permendikbud No. 49 tentang batas waktu tempuh jenjang S-1. kebijakan ini seolah tidak dikaji secara serius dan terlihat tidak memperhatkarikatur-pendidikanikan arti pendidikan yg sesungguhnya. Sekilas mari kita tengok apa yang terkanung alam permendikbud No 49 tahun 2014 yg menuai banyak kecaman dari kalangan mahasiswa:

Pasal 17
(1) Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.

(2) Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit:
a. 36 sks untuk program diploma satu;
b. 72 sks untuk program diploma dua;
c. 108 sks untuk program diploma tiga;
d. 144 sks untuk program diploma empat dan program sarjana;
e. 36 sks untuk program profesi;
f. 72 sks untuk program magister, magister terapan, dan spesialis satu; dan
g. 72 sks untuk program doktor, doktor terapan, dan spesialis dua.

(3) Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
a. 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program diploma satu;
b. 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun untuk program diploma dua;
c. 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun untuk program diploma tiga;
d. 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun untuk program diploma empat dan program sarjana;
e. 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat;
f. 1,5 (satu koma lima) sampai 4 (empat) tahun untuk program magister, program magister terapan, dan program spesialis satu setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat; dan
g. paling sedikit 3 (tiga) tahun untuk program doktor, program doktor terapan, dan program spesialis dua.

(4) Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester.

(5) Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi dan berpotensi menghasilkan penelitian yang sangat inovatif sebagaimana ditetapkan senat perguruan tinggi dapat mengikuti program doktor bersamaan dengan penyelesaian program magister paling sedikit setelah menempuh program magister 1 (satu) tahun.

Pada pasal 17 ayat 3 butir d disebutkan bahwa masa studi S-1 adalah 4-5 tahun. Terkait hal ini, Djoko Santoso selaku Dirjen Dikti Kemendikbud menyatakan bahwa dengan aturan ini mahasiswa akan memacu potensi dirinya untuk menyelesaikannya kurang dari lima tahun. Dijelaskannya, normalnya kuliah S1 atau D-IV ditempuh selama empat tahun (8 semester). Pemerintah pun masih memberi toleransi selama satu tahun atau 2 semester. Dari sisi pengembangan nilai kompetitif, hal ini memang bisa dibenarkan. Namun apabila kita mencoba memahami arti pendidikan yang sesungguhnnya, salah satu dampaknya, hal ini akan membatasi mahasiswa alam mengembangkan potensi dan softskillnya, baik secara pengembangan minat dan bakat, maupun dalam berorganisasi dan kemudian memicu mental mahasiswa yang apatis terhadap lingkungan sekitar, acuh terhadap wacana pergulatan sosial politik bangsa yang seharusnya menjadi tanggungjawab pemuda sebagai calon pejuang indonesia kedepan. Dari segi konsolidasi kebijakannya saja, pemerintah terlihat terlalu malas untuk kemudian mendudukan bersama seluruh ahli untuk membahas terkait kebijakan ini. Pengamat pendidikan Prof Muchlas Samani mengatakan pemerintah harusnya membuat berbagai pertimbangan sebelum menerepakan peraturan tersebut. Peraturan baru ini akan bagus dilaksanakan bila diiringi kebijakan yang detail dan adil. Jadi, bila sudah disepakati akan diterapkan, semua kampus sebaiknya merumuskan peraturan lebih detail. Kampus diberi waktu transisi, berarti diberi ruang untuk mengaturnya dengan cara yang tidak merugikan mahasiswa.

Penulis menganalisis, sekurang-kurangnya ada 3 dampak negatif sebagai akibat dari diberlakukannya peraturan ini, yaitu :

  1. Perguruan Tinggi akan menjadi tidak berbeda jauh dengan Sekolah Menengah bahkan Sekolah Dasar.

Drop out terhadap mahasiswa adalah salah satu hal yang dihindari oleh perguruan tinggi karena akan berampak terhadap penurunan nilai akreditasi perguruan tinggi tersebut. Akhirnya, Secara sistematis, dosen akan meluluskan mahasiswanya (yang jarang kuliah atau belum memahami mata kuliahnya) secara asal-asalan atas beban mata kuliah yang ditempuhnya, tak peduli dengan alasan apapun. Karena apabila tidak diluluskan, maka mahasiswa akan mengulang mata kuliahnya dan menyebabkan kelulusan mahasiswa tertunda bahkan hingga batas wajar (10 semester) yg ditetapkan pemerintah dan berdampak drop out terhadap mahasiswa.

Hal semacam ini sering kita temui pada pendidikan dasar maupun menengah. Terkadang, guru tetap meluluskan siswanya padahal secara kapabilitas, siswa tersebut tidak layak untuk diluluskan. bahkan seringkali pihak sekolah melakukan praktek kecurangan dalam meluluskan siswanya. Seperti yang sering terjadi pada pelaksanaan Ujian Nasional. Sekolah melakukan ini dengan dalih akan menyelamatkan reputasi dan akreditasi sekolahnya. Fakta ini akan semakin mengotori esensi pendidikan yang sesungguhnya, bahkan meludahi tri dharma perguruan tinggi secara tidak langsung apabila permendikbud No 49 pasal 3 butir diterapkan.

  1. Penurunan Produktivitas Penelitian Mahasiswa dan Pembunuhan idealisme dalam konteks penelitian mahasiswakarikatur-max-5-tahun

Penelitian adalah roh bagi perguruan tinggi. Penelitian terkandung dalam salah satu tri dharma perguruan tinggi. Bahkan, sebelum lulus, mahasiswa harus melakukan penelitian sebagai syarat kelulusannya, yang biasa kita sebut skripsi untuk jenjang sarjana, disertasi untuk jenjang magister, dan tesis untuk jenjang doktoral. Seringkali kita temui tipologi berbeda dari mahasiswa yang melakukan penelitian. Ada mahasiswa yang idealis, sehingga dalam melakukan penelitian seringkali ingin melakukan penelitian yang berkualitas, dalam artian hasil penelitiannya adalah hasil penelitian yang belum pernah dilakukan orang lain/sedikit orang yang pernah melakukannya, baik secara metode atau objek penelitian itu sendiri, atau penelitian yang langsung menghasilkan produk yang bermanfaat dalam konteks terapan terhadap masyarakat dan lingkungan. selain itu, ada mahaiswa yang penelitiannya asal-asalan, yang penting lulus, meskipun tidak berkualitas, dalam artian penelitian yang sekedar sedikit merubah objek atau metodenya.

Dalam beberapa kasus, penelitian berkualitas seringkali membutuhkan waktu yang tidak sedikit, bahkan beberapa mahasiswa melakukan penelitian dalam jangka waktu 1 tahun lebih, baik karena menunggu bahan penelitiannya yang terkaang pemesanannya menunggu selama 1 semester atau bahkan objek penelitiannya perlu penggalian informasi/sampel dari berbagai daerah. Penelitian seperti inilah yang selalu memberikan nafas berarti bagi keberlangsungan progresivitas kualitas penelitian di inonesia. Dan dalam hemat penulis, idealisme peneliti-peneliti muda ini harus kita jaga dan kita dukung demi kemajuan bangsa indonesia ke depannya.

Alih-alih memberayakan peneliti muda, menurut penulis, kebijakan baru tentang pengurangan masa studi ini malah akan membunuh idealisme peneliti-peneliti muda dari kalangan mahasiswa di indoneisa. Akibat permendikbud itu, mahasiswa akan melaksanakan penelitian bukan karena idealismenya dalam mengembangkan potensi dan pengetahuannya lagi, melainkan mereka akan melakukan penelitian berlandaskan poko’e penelitian, poko’e lulus, dalam artian pemerintah akan membunuh idealisme mahasiswa. Apakah hal demikian yang akan ditanamkan pemerintah terhadap para pewaris nusantara ini? Entahlah!

  1. Menghalangi Mahasiswa untuk beroragnisasi dan mengembangkan minat-bakat diluar perkuliahan

Sudah mendarah daging bahwa mahasiswa seharusnya menjadi agen perubahan, sebagai penjaga nilai-nilai moral, dan sebagai fungsi kontrol pemerintahan seperti yang telah dilakukan mahasiswa d era 65, 98, serta peristiwa penting lainnya. Semua itu dilakukan mahasiswa dengan mengaktualisasikan dirinya dalam wadah-wadah pengembangan diri semacam organisasi. Secara sempit, dalam berorganisasi, kita bisa mengenal dunia kampus lebih luas. Misalnya, kita adalah seorang mahasiswa yang tidak terbiasa dengan pidato ataupun sering gugup ketika berbicara di depan orang ramai, dengan berorganisasi kita akan dibina untuk hal itu. Setidaknya, keluar dari organisasi tersebut kita mampu untuk berbicara secara terbuka di depan orang banyak. Betapa pentingnya organisasi tidak mampu diukur secara formal, namun bisa dirasakan dengan perasaan. Dahulunya kita hanyalah seorang yang pendiam dan jarang bergaul, setelah mencoba untuk berorganisasi maka kita bisa untuk mengeluarkan pendapat dan berbicara dengan tenang. Kita tidak lagi merasakan gugup atau gemetar melihat kumpulan orang yang akan mendengar apa yang akan kita ucapkan.

Dalam korelasinya terhadap permendikbud, kebijakan tersebut jelas akan membuat mahasiswa apatis terhadap organisasi-organisasi di wilayah kampus. Mahasiswa tidak akan bisa membagi waktu alam berorganisasi, sehingga jangan-jangan keepannya, mahasiswa tidak mempunyai wawasan yang luas terhadap kondisi sekitar, tidak mengenal sistem birokrasi pemerintahan, atau bahkan kampusnya sendiri, tidak mempunyai kecakapan dalam beretorika dan berdialektika, dan kompetensi diri lainnya dalam konteks organisasi. Padahal, hal tersebut merupakan suatu kebutuhan dan bekal bagi mahasiswa sebagai rijalul ghad bagi bangsa ini. Akibatnya, mahasiswa bukan lagi tokoh pergerakan pembela kaum-kaum terbelakang, mahasiswa bukan lagi agent of change, agent of knowledge, dan agent of social control. Mahasiswa menjai insan pragmatis dan karbitan yang hanya tunduk dalam kenyamanan, tidak berani melawan kebathilan, bukan akibat dari ketidakberanian murni dari dirinya, melainkan karena ketidaktahuan mereka akan langkah apa yang harus mereka tempuh dalam melawan kebathilan tersebut.

 

Dari uraian diatas, sudah jelas bahwa permendikbud menurut penulis tidak relevan dan perlu ditinjau kembali, terutama terkait masa studi mahasiswa. Karena menurut saya, masa studi 10 semester bagi mahasiswa adalah suatu upaya pembodohan terhadap mahasiswa (dihubungkan dengan ketiga faktor diatas) dan mungkin saja akan menjadi blunder yang fatal dikemudian hari. Hal yang seharusnya diperbaiki bukan terkait jenjang waktu studi, melainkan maksimalisasi pasal-pasal yang terkandung secara prinsip dan orientasi hasil pembelajarannya, sehingga kemudian esensi dari salah satu cita-cita nasional, yaitu “Mencerdaskan kehidupan bangsa” akan terailisasi dengan tepat dan efektif. Bukan kemudian malah menjadi “Memperbudak kehidupan bangsa” dengan kebijakan yang salah kaprah. Pengembangan sarana prasarana pendidikan, pemberdayaan tenaga pengajar, perbaikan birokrasi di instansi pendidikan adalah beberapa solusi tepat dalam membangun warga Negara indonesia yang berpendidikan. Bukankah sebagian besar APBN sudah dialihkan ke sektor yang produktif seperti pendidikan dan kesehatan? Jika benar, hal tersebut bukan menjadi garapan yang sulit bagi pemerintah dalam merealisasikannya.

Sejenak kita berkaca terhadap pendidikan pesantren. Pendidikan pesantren yang mengutamakan pendidikan moral sangat efektif dalam perjalanannya membentuk lulusan yang berkualitas. Dalam suatu waktu, Rektor UIN Syahid pernah mengatakan, bahwa faktanya, beberapa Negara terpikat dengan sistem pendidikan di pesantren dan telah menerapkannya. Efektifitas pendidikan pesantren dalam membentuk kapabilitas moral dan pengetahuan sudah terbukti. Dipesantren tidak ada istilah harus lulus sekian tahun. Para santri dipersilahkan untuk belajar di pesantren dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Tak perlu jauh-jauh kita harus mencontoh sistem pendidikan diluar negeri, karena sejatinya, di pelosok-pelosok desa, pesantren mengajarkan kita tentang bagaimana sistem pendidikan yang baik untuk diterapkan secara luas di Indonesia.

*) Kordinator Fokrum Komunikasi Eksakta (FKE) PMII Rayon Pencerahan Galileo 2014-2015, Ketua HIMASKA “Helium” 2014.

Tentang sahabatgalileo

Lihat Juga

Mengungkap Tabir Saiful Mujani Sang Pengkhianat Intelektual

PMII Galileo – Banyak bahwa yang menyimpulkan pollster di Indonesia berperilaku khianat sudah menjadi pengetahuan publik. …

Cara Pemecahahan Terhadap Penurunan Elektabilitas Jokowi

PMII Galileo – Cara  untuk  meyakinkan dugaan atau hipotetis tentang tingkat keterpilihan Bakal Calon (Balon)/Calon dalam …

GERAKAN AKSI MENULIS

Tanggal 10 November, merupakan hari dimana sejarah tidak bisa di lupakan, hari dimana para pahlawan …

Biografi Agus Herlambang, Ketua Umum PB PMII Masa Khidmat 2017-2019

PMII Galileo – Akrab dipanggil dengan Mr. Agus atau Sahabat Agus, lengkapnya adalah Agus Mulyono Herlambang …

Biografi Septi Rahmawati, Ketua PB KOPRI 2017-2019

PMII Galileo – Septi Rahmawati akrab disapa Septi merupakan Putri ke empat  dari Lima bersaudara. Ayahanda …

Biografi Ahmad Hifni, Penulis Buku Menjadi Kader PMII

PMII Galileo –  Ahmad Hifni kelahiran di Jember, Jawa Timur pada tanggal 11 Agustus 1993. Ia …

Biografi Ibnu Taimiyyah

PMII Galileo – Syaikhul Islam Al Imam Abul Abbas namanya adalah Ahmad bin Abdul Halim Abdus …

Biografi Sahabat Mahbub Junaidi

PMII Galileo –  Mahbub Djunaidi sosok kelahiran Jakarta 27 juli 1933 ini memang begitu gemar …

Buletin Teropong Edisi September 2016

Karena dengan menulis, hidup kita terasa manis. Salam Jurnalistik..!! Puji Syukur, Alhamdulillah.. Buletin Teropong Episode …

Tahlil Rutin PMII Rayon Pencerahan Galileo – 08 September 2016

Tahlil merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Organisasi PMII Rayon Pencerahan Galileo. Selain sebagai bentuk …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *